Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi menuju Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam acara peringatan UHC pada Jumat, 12 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menyoroti pentingnya reformasi JKN dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) sebagai kunci keberhasilan UHC.
Pratikno menyampaikan apresiasi atas capaian JKN yang telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa sistem JKN masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan dan meningkatnya beban PTM. “Kesuksesan cakupan ini patut kita banggakan. Namun kita harus terus waspada karena tantangan ke depan semakin kompleks,” ujarnya.
Menko PMK menjelaskan bahwa tekanan pada pembiayaan JKN disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pendapatan iuran yang belum sepenuhnya aktuarial dengan biaya klaim yang meningkat akibat inflasi medis dan lonjakan pemanfaatan layanan pascapandemi. Selain itu, tingkat kepatuhan pembayaran peserta dari sektor informal masih rendah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga menyoroti adanya disparitas infrastruktur dan tenaga kesehatan wilayah urban dan rural, yang berdampak pada kualitas dan efisiensi layanan. Yang mengkhawatirkan adalah dominasi PTM yang menyumbang lebih dari 52 persen kematian di Indonesia. “Stroke, penyakit jantung iskemik, diabetes melitus, dan hipertensi terus meningkat, memicu klaim besar terhadap JKN. Selama fokus kita hanya pada pengobatan di hilir tanpa menutup keran masalah di hulu melalui pencegahan, tekanan terhadap JKN akan terus berlanjut,” tegasnya.
Menko PMK menekankan pentingnya pencegahan penyakit sejak dini sebagai langkah krusial. Pemerintah terus memprioritaskan program pemeriksaan kesehatan gratis, memperkuat layanan primer, serta mempercepat pembangunan rumah sakit daerah secara merata untuk meningkatkan akses masyarakat. Menurutnya, pemerataan fasilitas kesehatan tidak hanya membuka akses yang lebih adil, tetapi juga berpotensi meningkatkan pemanfaatan layanan dan klaim. Karena itu, BPJS Kesehatan diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. “Pemerintah harus terus memperluas layanan kesehatan bermutu. Kita harus mendukung program-program tersebut dengan bijak, disertai reformasi pada sistem JKN,” ujarnya.
