Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia melalui program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Inisiatif ini telah menunjukkan hasil nyata, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), yang sering menghadapi kendala geografis dan infrastruktur.
Di Samarinda, Kalimantan Timur, Sekolah Terpadu yang terdiri dari SDN 028 Sungai Kunjang, SMPN 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda, menjadi pelopor dalam digitalisasi pembelajaran. Dengan penggunaan Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP), suasana belajar di sekolah-sekolah tersebut menjadi lebih dinamis. Murid menjadi lebih aktif, guru lebih kreatif, dan suasana kelas lebih hidup.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menyatakan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyaksikan langsung penerapan perangkat digital ini saat kunjungannya pada bulan September lalu. “Menteri Mu’ti melihat sendiri bagaimana IFP membuat kelas jauh lebih interaktif. Ini bukan hanya soal alat, tetapi perubahan budaya belajar,” ujar Armin dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (17/11/2025).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Armin menambahkan bahwa digitalisasi pembelajaran sangat dibutuhkan di daerah 3T, terutama yang memerlukan asrama murid dan konektivitas yang memadai. Meskipun Kalimantan Timur memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 98,75 persen, masalah putus sekolah masih terjadi akibat jarak antarsekolah yang jauh. “Kami berharap dukungan pusat dapat menjangkau lebih banyak sekolah, khususnya daerah yang membutuhkan infrastruktur tambahan,” tegasnya.
Situasi serupa juga terjadi di Provinsi Maluku, yang merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang ekstrem. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menyatakan bahwa revitalisasi sekolah telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pendidikan di daerah tersebut. “Digitalisasi menjadi penopang utama pendidikan kami. Dengan program revitalisasi, sekitar 100 SMA dan SMK kini memiliki sarana memadai. Sekolah di perbatasan sudah setara dengan sekolah di kota,” ungkapnya.
Sarlota menambahkan bahwa guru kini dapat mengajar dengan lebih percaya diri karena akses terhadap materi pembelajaran lebih merata. Transformasi ini juga meningkatkan jangkauan informasi pendidikan ke seluruh pulau, sebuah kemajuan yang sebelumnya sulit dihadirkan secara konsisten. “Harapan kami, lebih dari 400 sekolah di Maluku bisa segera terlayani. Ini penting untuk generasi masa depan Maluku dan Indonesia,” ujar Sarlota.
Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa target penyelesaian revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan ditetapkan pada 15 Desember 2025, mencakup pelaksanaan dan pelaporan. Namun, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi daerah yang memiliki hambatan akses. “Untuk wilayah dengan kendala geografis atau cuaca ekstrem, dispensasi memungkinkan, tetapi harus melalui proses monitoring dan evaluasi yang ketat. Prioritas utama adalah memastikan bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal penuh program ini. Menurutnya, keberhasilan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan membutuhkan sinergi berbagai pihak. “Komisi X akan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, pengawasan APBN berjalan transparan, dan percepatan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional lebih responsif terhadap kebutuhan daerah,” ujar Hetifah. Ia menekankan bahwa pemerataan pendidikan adalah tanggung jawab negara sekaligus gerakan kolektif untuk membangun masa depan bangsa.
