Headline.co.id (Jakarta) ~ Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi digital di masa mendatang. Berdasarkan laporan Temasek, pada tahun 2025 mendatang, ekonomi digital Indonesia diprediksi menyentuh angka 130 miliar dolar Amerika. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato utama dalam acara Indonesia Digital Economy Summit 2020 yang digelar di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020.
baca juga: Pembunuh Delis Sulistiana, Siswi SMPN 6 Tasikmalaya Terungkap
Presiden Jokowi menjelaskan hingga saat ini Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Dengan pertumbuhan yang paling cepat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pada tahun lalu 2019, angka pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.
Presiden Jokowi menambahkan bahwa Indonesia tercatat memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara. Nomor lima di dunia setelah Amerika, India, Inggris, dan Kanada. Kita memiliki 2.193 startup. Ada 1 decacorn dan 4 unicorn.
Hal tersebut ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa dan tingkat penetrasi internetnya yang mencapai 65 persen di tahun 2019. Belum lagi dengan selesainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Palapa Ring yang menghubungkan lebih dari 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang akan meningkatkan potensi tersebut.
Namun, besarnya potensi itu tak lantas membuat kita berpuas diri. Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, harus memanfaatkan betul hal tersebut dengan tidak membiarkan negara kita hanya menjadi pasar digital. Sebaliknya, pelaku usaha Indonesia lah yang harus menjadi produsen dan raja di pasar sendiri.
“Kita harus bekerja keras untuk menjadi produsen sehingga memberikan dampak yang luas dan positif kepada masyarakat kita,” kata Presiden.
baca juga: Sambangi Stasiun Tugu Yogyakarta, Edi Sukmoro Ajak Petugas Kebersihan Makan Bersama
Presiden mengatakan bahwa perkembangan ekonomi digital haruslah memicu pemasaran terhadap produk-produk dalam negeri, utamanya produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan mampu bersaing. Ke depan, ekonomi digital juga harus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi digital juga harus menciptakan lapangan kerja, harus mendorong ekspor, harus meningkatkan devisa. Kita harapkan ekonomi digital selanjutnya bisa menurunkan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang kita miliki,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara melihat bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki potensi untuk memecahkan persoalan-persoalan krusial di tengah masyarakat. Seperti akses kepada pendidikan yang layak, juga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
“Meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dan terpencil, saya lihat ini juga sudah muncul banyak. Menyediakan pendanaan bagi usaha mikro dan kecil, saya lihat ini juga sudah banyak termasuk crowdfunding untuk bantuan sosial,” ucapnya.
baca juga: Pesan Keras Erick Thohir: BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu!
Maka itu, pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dengan cara mempermudah sumber pendanaan, memberikan pendampingan, mempermudah ekosistem kerja sama dengan lembaga-lembaga investasi dunia, serta regulasi dan birokrasi yang kondusif.
“Saya melihat semakin banyak inisiatif startup. Banyak sekali. Cukup banyak inisiatif kewirausahaan dan bisnis kita. Kewirausahaan sosial yang berbasis teknologi digital saya juga lihat banyak. Inilah kekuatan yang harus kita himpun terus,” tandasnya.
Dalam acara ini juga dihadiri oleh CEO Microsoft Satya Nadella, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
