Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menjaga ketahanan air nasional. Dorongan tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jakarta, Kamis (15/10/2026). Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono itu membahas sinkronisasi kebijakan dan aksi lintas instansi untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air.
BMKG menilai perubahan suhu, pola curah hujan, dan kenaikan muka air laut dapat mengganggu keseimbangan neraca air. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, bencana hidrometeorologi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gagal panen, serta gangguan terhadap kesehatan masyarakat.
Perubahan Iklim Tekan Ketersediaan Air
Dalam paparannya, Faisal menyampaikan data BMKG yang menunjukkan suhu permukaan rata-rata Indonesia meningkat 1,04 derajat Celsius selama 45 tahun terakhir. Di sisi lain, curah hujan tahunan mengalami tren penurunan hingga 2–3 persen per dekade, terutama di wilayah selatan khatulistiwa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kenaikan muka air laut juga tercatat mencapai 4,4 ± 0,4 milimeter per tahun. Menurut Faisal, berbagai perubahan tersebut memengaruhi siklus air dan memicu anomali cuaca yang semakin ekstrem.
“ kondisi-kondisi tersebut sangat tidak sederhana bagi masyarakat kita. Perubahan siklus iklim ini menyebabkan terganggunya keseimbangan neraca air, yang memicu anomali cuaca yang semakin ekstrem,” ujar Faisal.
Perubahan siklus air, lanjut dia, dapat meningkatkan risiko kekeringan berkepanjangan dan karhutla. Dampaknya juga dapat dirasakan sektor pertanian serta kesehatan masyarakat.
Faisal mengatakan ketersediaan air menjadi persoalan krusial, khususnya ketika musim kemarau. Kemarau panjang dapat menurunkan pasokan air tanah dan air permukaan sehingga berdampak pada pertanian dan pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari.
“Dampaknya akan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sektor pertanian yang merugi, tetapi krisis air bersih ini akan sangat menyulitkan kehidupan sehari-hari, bahkan hingga berdampak langsung pada ibu-ibu di rumah tangga dalam mengurus kebutuhan dapur dan keluarga,” katanya.
BMKG Usulkan Peringatan Dini dan TMC
Untuk mengurangi risiko tersebut, BMKG merekomendasikan penguatan sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Pemerataan sistem peringatan dini atau Early Warning System juga dinilai diperlukan agar informasi mengenai potensi banjir dan kekeringan dapat mendukung kesiapsiagaan di wilayah rawan.
BMKG turut mendorong optimalisasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) melalui koordinasi lintas instansi. Langkah itu ditempatkan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan air, terutama di wilayah yang menghadapi ancaman kekeringan.
“BMKG merekomendasikan perlunya sinkronisasi kebijakan yang kuat, penguatan Early Warning System yang merata, serta optimalisasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) lintas instansi sebagai strategi ketahanan air di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan,” ujar Faisal.
Selain sistem peringatan dini dan TMC, BMKG menyoroti kebutuhan penguatan teknologi serta infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Rekomendasinya mencakup perluasan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan, penguatan sistem data hidrologi berbasis teknologi digital, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah.
BMKG juga merekomendasikan penyelarasan regulasi dan penyusunan pedoman operasional lintas instansi untuk mengantisipasi bencana akibat perubahan iklim. Optimalisasi kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan TMC turut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan ketahanan air.
Swasembada Air Dukung Pangan dan Energi
Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan ketersediaan air harus dijamin untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, energi, industri, hingga perkembangan teknologi digital.
“Intinya, kami sepakat dan berupaya memastikan bahwa ketersediaan air ini harus dijamin, sesuai dengan visi Asta Cita yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Harus disadari bahwa tanpa adanya swasembada air, maka tidak akan pernah terwujud swasembada pangan,” ujar Agus.
Menurut Agus, pemenuhan kebutuhan air juga berkaitan dengan pengembangan energi berkelanjutan. Hal itu lain mencakup pemanfaatan teknologi pumped storage dan pemasangan panel surya di permukaan bendungan.
Kebutuhan air untuk mendukung pertumbuhan industri juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan sumber daya air nasional. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi alternatif sumber air, menyempurnakan regulasi, serta memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan.
Melalui koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan, penguatan sistem peringatan dini, dan optimalisasi teknologi, upaya menjaga ketahanan air diharapkan berjalan lebih terpadu. BMKG mendukung langkah tersebut melalui penyediaan informasi meteorologi dan klimatologi sebagai dasar perencanaan serta pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
