Headline.co.id (Klaten) – Sebuah babak baru dalam sejarah gerakan koperasi nasional resmi dimulai dari Klaten, Jawa Tengah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya membangun koperasi desa dan kelurahan dengan prinsip yang berbeda dari pola lama. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang baru diresmikan ini ditujukan murni untuk kepentingan rakyat.
“Prinsipnya sederhana: rakyat untung duluan. Bukan ketua atau pengurusnya seperti yang sering terjadi di masa lalu,” ujar Dadan saat peresmian KDMP, Senin (21/7/2025).
Dadan mengungkapkan bahwa Presiden secara tegas menginstruksikan agar model koperasi kali ini benar-benar membalik praktik lama yang sarat elite capture. “Presiden tidak ingin kesalahan masa lalu terulang. Sekarang saatnya koperasi benar-benar untuk rakyat, bukan elite,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Bintang Operasi: Warga Jadi Pengawas
KDMP tidak sekadar berdiri sebagai lembaga ekonomi rakyat, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat yang dinamai Bintang Operasi. Lewat mekanisme ini, warga didorong aktif mengawasi jalannya koperasi, termasuk potensi penyalahgunaan dana atau tindakan fraud lainnya.
Tak tanggung-tanggung, Badan Gizi Nasional menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan hukum dalam operasional koperasi ini.
“Mitigasi risiko harus cepat. Jangan sampai program sebesar ini gagal karena kelalaian atau penyalahgunaan,” ujar Dadan dengan nada tegas.
50 Persen Warga Harus Terlibat
KDMP dirancang sebagai koperasi berbasis desa dan kelurahan dengan target ambisius: minimal 50 persen penduduk di setiap wilayah harus menjadi anggota aktif. Tujuannya jelas—agar manfaat ekonomi benar-benar mengalir ke masyarakat akar rumput, bukan hanya segelintir orang.
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) juga digandeng untuk berperan sebagai elemen gerakan masyarakat. Meski bukan regulator, Dekopin akan berfokus pada penguatan kapasitas koperasi dan edukasi kepada anggota.
“Dekopin bukan regulator, tapi mitra strategis untuk mendorong koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat,” kata Dadan.
Kredit Murah Lawan Rentenir
Terkait pembiayaan, Kementerian Keuangan saat ini tengah merumuskan skema kredit koperasi agar masyarakat tak lagi bergantung pada rentenir atau tengkulak. Akses pembiayaan koperasi akan diperluas, terutama bagi koperasi berbasis desa dan kelurahan.
Dadan juga menegaskan, koperasi tak perlu takut bersaing di pasar terbuka. “Yang penting adalah kualitas, harga, dan pelayanan terbaik kepada anggota. Selama berpihak pada rakyat, biarkan semua bersaing sehat,” tandasnya.
Dengan konsep baru ini, KDMP diharapkan menjadi model koperasi masa depan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar slogan di papan nama.
