Headline.co.id (Kupang) ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam (Dit. PPSESDA) terus berupaya memperkuat upaya pemulihan pascabencana di wilayah terdampak Siklon Seroja. Dalam langkah terbaru, mereka melakukan uji coba instrumen kuesioner yang dirancang untuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pooling Fund (PFB) di dua lokasi kritis.
Pada Kamis (02/11) dan Jumat (03/11), Dit. PPSESDA melaksanakan uji coba instrumen kuesioner ini di lokasi Pendampingan Sosial Desa Oelamin dan lokasi Pendampingan Ekonomi di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana, mereka juga mengunjungi penerima bantuan rumah dampak Siklon Seroja di Kelurahan Tanah Merah dan Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dua wilayah ini merupakan bagian dari daerah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana. Kehadiran Dit. PPSESDA dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan, termasuk bantuan stimulan dan bantuan rumah, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam proses pemulihan.
Baca juga: Taipei International Tourism Fair 2023: Indonesia Tawarkan Keajaiban Destinasi Wisata
Dalam rangka mempercepat respon penanganan bencana, Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi pembiayaan yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Melalui peraturan ini, Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB).
Dalam pelaksanaan PFB, pemrakarsa perlu melakukan penilaian tingkat risiko dan melakukan pelaporan secara berkala kepada BNPB mengenai penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Dit. PPSESDA juga sedang aktif menyusun formulir kendali terkait Status Kemajuan Kegiatan Peningkatan dan Pemulihan Fisik dan Non Fisik, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan sumber daya alam.
Baca juga: Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma
Parameter dalam Formulir Kendali PFB disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, yang mencakup Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Manajemen Risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L), dan aspek lainnya seperti pengelolaan air limbah, warisan budaya, pembebasan lahan, bahan berbahaya dan beracun, dampak terhadap hutan konservasi/lindung dan/atau area yang dilindungi, keamanan lalu lintas, serta kegiatan penyusunan peraturan/ketentuan, peningkatan kapasitas.
Sementara itu, dalam konteks yang hampir bersamaan, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik (Dit. PPF) juga menjalin kerjasama erat dengan Universitas Cendana. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung program Kampus Merdeka yang mengutamakan keberlanjutan kegiatan pendampingan sosial, pendampingan ekonomi, dan pembangunan rumah insitu dan exsitu sebagai dampak Siklon Seroja.
Baca juga: Pemerintah Indonesia Mengirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina: Tahap Pertama Sudah Berangkat
Program Kampus Merdeka ini mendorong mahasiswa untuk menjadi lebih kreatif, adaptif, dan siap menghadapi dunia kerja. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka di wilayah terdampak bencana juga menjadi tantangan dalam memaksimalkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
Kerjasama antara BNPB dan Universitas Cendana ini merupakan langkah positif dalam memastikan bantuan dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efisien dan berkelanjutan, serta memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Kedua inisiatif ini memperlihatkan tekad bersama dalam menjawab tantangan pemulihan pascabencana di Indonesia.
Baca juga: Bencana Gempa NTT Membuat BNPB Serahkan Dana dan Bantuan Darurat ke Kabupaten Kupang
