KPK Tetapkan Mantan Menteri Pertanian sebagai Tersangka dalam Kasus Pemerasan dan Gratifikasi ~ Headline.co.id (Jakarta). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menduga bahwa SYL memaksa bawahannya untuk memberikan upeti selama beberapa tahun.
Baca juga: Peningkatan Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi: BPPTKG Catat 30 Gempa Guguran
Rincian kasus ini terungkap dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 13 Oktober 2023. Selama konferensi pers tersebut, KPK menyatakan bahwa SYL, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, telah menciptakan aturan pribadi yang mewajibkan bawahannya memberikan sejumlah uang jika mereka ingin menghindari mutasi atau perubahan status jabatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan pribadi yang mencakup pemungutan uang hingga penerimaan setoran dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarganya,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
Baca juga: Misteri Gumpalan Hitam di Pantai Gunungkidul? Ini Penjelasan DLH
Alexander Marwata juga menjelaskan bahwa tindakan ini diduga telah terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. SYL, diduga, menugaskan Direktur Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, untuk mengumpulkan upeti tersebut dari ASN di unit-unit Eselon I dan II di Kementerian Pertanian.
Uang hasil upeti tersebut lalu diberikan kepada SYL melalui Kasdi dan Hatta dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, transfer, barang, atau jasa. Kasdi sendiri juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan lebih dulu.
Baca juga: Tak Hanya Balapan, Aleix Espargaro Juga Ajak Keluarga Staycation dan Liburan di Lombok
Alexander Marwata menambahkan, “Terdapat indikasi kuat bahwa SYL memaksa ASN di Kementerian Pertanian dengan berbagai metode, seperti mutasi ke unit kerja lain atau perubahan status jabatan.”
Dalam penyelidikan ini, KPK menduga bahwa Kasdi dan Hatta secara aktif menyampaikan permintaan untuk setoran uang dari SYL dalam berbagai forum formal maupun informal di Kementerian Pertanian. Nilai setoran ini berkisar antara USD 4.000 hingga USD 10.000, setara dengan Rp 62 juta hingga Rp 157 juta. Uang hasil setoran tersebut diserahkan kepada SYL setiap bulan.
Selanjutnya, KPK juga menduga bahwa SYL menggunakan uang dari upeti tersebut untuk membayar cicilan kartu kredit, mobil Alphard, perawatan wajah keluarganya, dan untuk biaya umrah. Total, KPK memperkirakan bahwa SYL, Kasdi, dan Hatta telah menerima sekitar Rp 13,9 miliar sebagai gratifikasi.
Baca juga: Cari Asuransi Kesehatan? PRUSolusi Sehat Plus Pro Paket Komplit dari Prudential
“Penerimaan dalam bentuk gratifikasi yang diterima oleh SYL bersama Kasdi dan Hatta masih terus menjadi fokus penyelidikan oleh KPK,” kata Alexander Marwata.
Atas perbuatannya, SYL, Kasdi, dan Hatta dijerat dengan pasal 12e dan 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Selain itu, SYL juga dijerat dengan pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
SYL telah memberikan tanggapannya terkait kasus ini, mengatakan bahwa penyidik KPK telah bekerja secara profesional, dan ia berharap agar tidak dihakimi sebelum proses pengadilan dimulai.
Baca juga: Meriahkan MotoGP Mandalika, Honda Pamerkan Kendaraan Hingga Diskon Menarik
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
