Mutiara Headline
banner 325x300
Kirim Berita Suara Pembaca
Politik

Komisi I DPR RI dan Pemerintah Setujui Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir

2545
×

Komisi I DPR RI dan Pemerintah Setujui Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir

Sebarkan artikel ini
Rapat kerja Komisi I DPR bersama perwakilan Pemerintah dengan agenda pembahasan tingkat I RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir
Rapat kerja Komisi I DPR bersama perwakilan Pemerintah dengan agenda pembahasan tingkat I RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K.

Komisi I DPR RI dan Pemerintah Setujui Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ~ Headline.co.id (Berita Politik). Komisi I DPR RI bersama dengan Pemerintah Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau TPNW) untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat. Ini merupakan langkah menuju pengesahan traktat tersebut menjadi undang-undang di Indonesia.

Baca juga: Dinkes DIY Ingatkan Masyarakat soal Psoriasis di Tengah Musim Panas

“Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, yang memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, mengajukan pertanyaan, ‘Apakah Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang?’” kata Wakil Ketua tersebut.

Pertanyaan tersebut kemudian mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Komisi I DPR RI serta perwakilan Pemerintah yang hadir, termasuk Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Asep N Mulyana.

Sebelum mengambil keputusan persetujuan, setiap fraksi di parlemen telah menyampaikan pendapat akhir dari masing-masing mini fraksi. Semua sembilan fraksi yang ada di parlemen menyatakan setuju agar RUU tentang pengesahan TPNW dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Baca juga: TPA Piyungan Akan Ditutup Permanen, DLH Sleman Siapkan Pengelolaan Sampah Mandiri

“Tadi pendapat akhir mini fraksi sudah dibacakan, semuanya setuju dengan catatan-catatan,” ujar Utut.

Selama kesempatan tersebut, Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa TPNW memiliki nilai utama dalam menegaskan bahwa kepemilikan senjata nuklir tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, dan hal ini termasuk dalam usaha untuk memperbaiki pandangan keliru yang menyebabkan kepemilikan senjata nuklir dianggap sebagai prestise bagi suatu negara.

“TPNW juga bertujuan untuk melengkapi kekurangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang membedakan negara-negara yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk memiliki senjata nuklir. Sebaliknya, TPNW memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua pihak,” kata Retno.

Baca juga: Kecelakaan di Blok O Bantul, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian

Menlu Retno juga mengungkapkan bahwa pengesahan TPNW akan melengkapi dua instrumen multilateral lain yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT) dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ).

Retno menyebut bahwa TPNW mulai berlaku pada 22 Januari 2021 dan hingga saat ini telah ditandatangani oleh 93 negara, dengan 69 di antaranya telah melakukan ratifikasi terhadap traktat tersebut.

Sebagai catatan, Indonesia bersama puluhan negara lain di seluruh dunia telah menandatangani TPNW pada tanggal 20 September 2017, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Traktat tersebut adalah yang pertama kali mengikat secara hukum dalam pelarangan senjata nuklir.

Baca juga: Tragedi di Unires UMY: Mahasiswi Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Asrama Putri

“Indonesia sudah menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir pada pagi tadi,” ungkap Menlu Retno.

Traktat tersebut telah diadopsi pada 7 Juli 2017 dalam Konferensi PBB di New York dan mendapatkan dukungan dari 120 negara dari 193 negara anggota PBB.

TPNW mengandung serangkaian larangan yang melarang segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas terkait senjata nuklir, termasuk larangan dalam pengembangan, pengujian, produksi, perolehan, pemrosesan, penyimpanan, penggunaan, atau ancaman penggunaan senjata nuklir.

Terimakasih telah membaca Komisi I DPR RI dan Pemerintah Setujui Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News.

Baca juga: Ini Tangapan UMY Terkait Dugaan Mahasiswi Bunuh Diri Lompat dari Asrama Lantai 4

Pasang Iklan diliput Media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *