Headline.co.id (Bali) — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung program nasional eliminasi malaria, khususnya di wilayah-wilayah endemik seperti Tanah Papua. Komitmen ini ditegaskan dalam forum bergengsi 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (17/6/2025).
Dalam pernyataannya yang disampaikan mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ribka Haluk menyoroti peran strategis Kemendagri dalam memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di enam provinsi baru di Papua mengalokasikan anggaran khusus untuk eliminasi malaria.
“Ini bukan sekadar janji, tapi harus menjadi rencana aksi yang terukur dan terarah,” tegas Ribka dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ribka menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta berbagai negara sahabat atas komitmennya terhadap upaya penghapusan malaria di Indonesia. Ia juga memberi penghargaan kepada sejumlah provinsi yang telah berhasil meraih status bebas malaria melalui kerja keras dan konsistensi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada “pekerjaan rumah besar” yang belum tuntas—yakni eliminasi malaria di Tanah Papua, yang kini menyumbang sekitar 93 persen dari total kasus malaria nasional.
“Ini menjadi perhatian serius dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah ke depan,” ujar Ribka, menggarisbawahi urgensi langkah-langkah terstruktur di wilayah tersebut.
Menurutnya, eliminasi malaria tak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
“Tanpa masyarakat yang sehat, mustahil kita bisa bicara tentang daya saing dan produktivitas. Eliminasi malaria adalah fondasi penting dalam pembangunan manusia Indonesia,” lanjutnya.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen Kemendagri, akan disusun nota kesepahaman bersama pemerintah daerah guna mendukung penganggaran dan pelaksanaan program eliminasi malaria secara sistematis di Papua. Ribka menekankan bahwa Kemendagri akan melakukan pengawasan ketat dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan target tersebut tercapai.
“Kami tidak akan berjalan sendiri. Pemerintah pusat dan daerah harus saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan tantangan ini,” tuturnya.
Forum tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi anggota Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Executive Director The Global Fund Peter Sands, CEO APLMA Sarthak Das, serta delegasi dari berbagai negara kawasan Asia Pasifik.
Sebagai forum strategis, Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 ini menjadi wadah kolaboratif untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengakhiri beban malaria yang masih menghantui masyarakat global—dengan Tanah Papua sebagai medan utama perjuangan Indonesia.
