Headline.co.id, Deli Serdang ~ Pemerintah meluncurkan Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) secara nasional di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (4/11/2026). Program Pesantren Bebas Tuberkulosis diluncurkan oleh Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, serta penanganan TB di lingkungan pesantren. Kebijakan ini ditujukan bagi lebih dari 40 ribu pesantren dengan jutaan santri di seluruh Indonesia yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan layak dan memadai. Pelaksanaannya diintegrasikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar pemeriksaan kesehatan menjangkau lebih banyak warga pesantren.
Peluncuran tersebut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR., Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Direktur Jenderal Pesantren, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, serta para pengasuh pondok pesantren.
Kegiatan juga diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan para pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program Pesantren Bebas Tuberkulosis Diperkuat Kolaborasi Pemerintah
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan Program Pesantren Bebas TB merupakan bentuk sinergi pemerintah untuk memperluas deteksi dini, pencegahan, dan penanganan tuberkulosis di lingkungan pesantren.
Menurut dia, jumlah pesantren dan santri di Indonesia membuat aspek kesehatan perlu mendapat perhatian serius. Para santri, kata dia, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik sebagaimana masyarakat lainnya.
“Ada empat puluh ribu lebih pesantren dengan jutaan santri di seluruh Indonesia. Santri juga memiliki hak yang sama dalam kesehatan. Ini sejalan dengan cita-cita mulia Presiden Prabowo melalui Asta Cita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Romo Syafi’i.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut akan terintegrasi dengan layanan CKG bagi santri. Integrasi ini diharapkan membuat pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak warga pesantren.
Wamenag menegaskan, keberhasilan program pemerintah membutuhkan kerja bersama lintas kementerian. Menurutnya, tidak ada kementerian yang dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan agenda pembangunan, termasuk membangun pesantren yang sehat.
“Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri-sendiri. Tidak boleh ada kementerian yang bekerja sendiri-sendiri. Kita ini satu tim. Tidak ada keberhasilan individual, yang ada adalah keberhasilan bersama,” tegasnya.
Kementerian Agama berperan dalam pembinaan pesantren. Sementara itu, dukungan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan tenaga ahli melibatkan Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya.
Setelah peluncuran di Sumatera Utara, gerakan tersebut direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah, lain Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.
Kemenkes dan Kemendagri Siap Dukung Pelaksanaan
Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyatakan Kementerian Kesehatan siap mendukung penuh Program Pesantren Bebas TB. Ia menyebut santri berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pemeriksaan, deteksi dini, dan penanganan tuberkulosis.
Dukungan Kementerian Kesehatan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kesehatan akan terus bersinergi dengan Kementerian Agama dan kementerian terkait agar program berjalan efektif serta menjangkau lingkungan pesantren.
Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus. Ia menyatakan kesiapan Kemendagri untuk bersinergi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, sekaligus mengajak pemerintah daerah berperan aktif menyukseskan program tersebut.
Menurut Akhmad, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di wilayah masing-masing. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan membuat upaya pencegahan dan penanggulangan TB di pesantren dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Pesantren merupakan lingkungan pendidikan sekaligus tempat tinggal bagi banyak santri. Karena itu, edukasi kesehatan, deteksi dini, pemeriksaan berkala, dan penanganan yang tepat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat,” ujar Akhmad Wiyagus.
Fasilitas Kesehatan Pesantren Masih Menjadi Tantangan
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said dalam laporannya mengungkapkan, kesehatan masih menjadi tantangan kompleks di lingkungan pesantren. Dari sekitar 40 ribu pesantren di Indonesia, belum banyak yang memiliki klinik atau poliklinik dengan dukungan tenaga medis profesional.
Karena itu, Basnang mendorong kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat fasilitas kesehatan di pesantren. Ia juga mendorong penyuluhan rutin dengan melibatkan puskesmas serta memastikan santri memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala persoalan domisili.
Menurut Basnang, santri yang sakit harus mendapat penanganan secara cepat dan tepat. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan pengobatan maupun risiko penularan penyakit kepada orang lain.
Ia berharap Program Pesantren Bebas TB tidak berhenti pada kegiatan peluncuran, tetapi menjadi awal gerakan yang lebih luas untuk membangun ekosistem kesehatan pesantren. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan keluarga besar pesantren diharapkan dapat memperluas pencegahan penyakit serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di pesantren seluruh Indonesia.
“Dari Pondok Pesantren Mawaridussalam ini kita memulai ikhtiar yang bermakna bagi masa depan pesantren. Semoga semangat dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pesantren yang sehat dan bebas tuberkulosis dapat menyebar ke seluruh penjuru Nusantara,” pungkasnya.
Melalui program tersebut, pemerintah ingin memastikan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter, tetapi juga lingkungan pendidikan yang memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan santri. Peluncuran ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun gerakan Pesantren Sehat Nasional secara berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Raih Penghargaan Pelindungan Anak dari APSIPOL, Meutya Hafid: PP TUNAS Lindungi Masa Depan 70 Juta Anak](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-raih-penghargaan-pelindungan-anak-dari-apsipol-meutya-hafid-pp-tunas-lindungi-masa-depan-70-juta-a.jpg)
