Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Get Started
Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Headline.co.id
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Hukum

Suket Ijazah Gibran Tak Sah, Bisakah Putusan MA Menjadi Dasar Pemakzulan Wakil Presiden?

Saddam by Saddam
1 week ago
in Hukum
Reading Time: 7 mins read
403 21
A A
0
Putusan Mahkamah Agung (MA)

Putusan Mahkamah Agung (MA) (Dok Istimewa)

ADVERTISEMENT
Share on FacebookShare on Twitter

Headline.co.id, Jakarta ~ Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak sah memunculkan persoalan baru mengenai kemungkinan penggunaannya sebagai dasar pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia. Putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026) setelah MA mengabulkan gugatan HM Subhan Palal terhadap dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024. Keputusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut persyaratan pendidikan calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, pembatalan dokumen administrasi tidak secara otomatis mengakibatkan pemberhentian Gibran dari jabatannya tanpa melalui mekanisme konstitusional.

Contents

    • 0.1. Polda DIY Sidik 12 Kasus Kerusuhan Aksi 20 dan 28 Oktober, Minta Asistensi Komnas HAM
    • 0.2. Motor Honda Scoopy Rp28 Juta Hilang di Kos Banguntapan Bantul, Polisi Tangkap Tersangka dan Sita Barang Bukti
  • 1. Putusan MA Bisa Menjadi Bahan Pemeriksaan, Bukan Pemakzulan Otomatis
  • 2. Pasal 7A UUD 1945 Mengatur Alasan Pemberhentian Wakil Presiden
  • 3. DPR Menjadi Pintu Awal Proses Pemakzulan
  • 4. MK Memiliki Kewenangan Berbeda dalam Perkara Pemakzulan
  • 5. Keputusan Akhir Pemberhentian Berada di Tangan MPR
  • 6. Denny Indrayana Soroti Syarat Pendidikan, Gibran Siap Buka Dokumen
  • 7. Bisakah Putusan MA Digunakan untuk Memakzulkan Gibran?

Persoalan suket penyetaraan ijazah Gibran menjadi semakin kompleks setelah Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan setingkat sekolah menengah atas (SMA). Pertimbangan tersebut disampaikan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, tetapi MK tidak mengabulkan permohonan diskualifikasi Gibran.

You might also like

Polda DIY Ungkap 12 Kasus Kerusuhan Demo, Anggota Polisi Juga Bisa Diproses Hukum

Polda DIY Sidik 12 Kasus Kerusuhan Aksi 20 dan 28 Oktober, Minta Asistensi Komnas HAM

6 November 2026
Motor Honda Scoopy Rp28 Juta Hilang di Kos Banguntapan Bantul, Pelaku Ditangkap Polisi

Motor Honda Scoopy Rp28 Juta Hilang di Kos Banguntapan Bantul, Polisi Tangkap Tersangka dan Sita Barang Bukti

6 November 2026

Kini, setelah suket penyetaraan ijazah Gibran dinyatakan tidak sah melalui putusan kasasi MA, perhatian mengarah pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kedua pasal tersebut mengatur alasan dan prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden dalam masa jabatannya, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT

Putusan MA Bisa Menjadi Bahan Pemeriksaan, Bukan Pemakzulan Otomatis

Putusan Mahkamah Agung mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran merupakan putusan dalam perkara tata usaha negara.

Objek yang disengketakan adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Dalam perkara tersebut, HM Subhan Palal meminta pengadilan menyatakan surat penyetaraan tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penarikan dokumen dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Majelis kasasi yang dipimpin Yulius bersama hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto kemudian mengabulkan gugatan tersebut.

“Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri, kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian petikan amar putusan MA, Jumat (30/10/2026).

Secara hukum, putusan tersebut memiliki ruang lingkup berbeda dengan proses pemberhentian Wakil Presiden. MA memeriksa keabsahan keputusan administrasi, bukan mengadili usulan pemakzulan Gibran.

Meski demikian, hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan berpotensi menjadi salah satu bahan yang dapat dipertimbangkan apabila lembaga berwenang melakukan pemeriksaan mengenai terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden.

Penggunaan putusan tersebut sebagai dasar argumentasi hukum tetap memerlukan penilaian tersendiri. Pembatalan surat penyetaraan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kemungkinan bukti kelulusan pendidikan seseorang tidak ada.

Terlebih, salinan lengkap putusan MA yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim masih dalam proses minutasi ketika amar kasasi diumumkan.

Pasal 7A UUD 1945 Mengatur Alasan Pemberhentian Wakil Presiden

Kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemberhentian dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Dalam konteks sengketa dokumen pendidikan Gibran, ketentuan mengenai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan menjadi bagian yang relevan untuk dibahas.

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 227 huruf l mengatur dokumen pendidikan yang harus disampaikan dalam proses pencalonan.

Namun, terdapat perbedaan antara persoalan keabsahan satu dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan dan pembuktian bahwa seorang pejabat tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.

Karena itu, untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai dasar pemakzulan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai mekanisme yang ditetapkan konstitusi.

DPR Menjadi Pintu Awal Proses Pemakzulan

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat langsung diajukan masyarakat maupun penggugat perkara administrasi kepada MPR.

Proses tersebut harus dimulai melalui DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

DPR terlebih dahulu harus membentuk pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan yang menjadi dasar usulan pemberhentian.

Untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada MK, Pasal 7B ayat (3) mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan jumlah kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Artinya, dukungan politik di parlemen menjadi persyaratan konstitusional sebelum suatu persoalan dapat memasuki tahap pemeriksaan pemakzulan di MK.

Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, DPR dapat meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapatnya.

Dalam tahap ini, putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan dapat menjadi bahan yang diajukan untuk dinilai bersama bukti lainnya. Namun, apakah bukti tersebut cukup untuk membuktikan tidak terpenuhinya syarat jabatan merupakan persoalan yang harus dinilai dalam proses pemeriksaan konstitusional.

MK Memiliki Kewenangan Berbeda dalam Perkara Pemakzulan

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memeriksa perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran melalui mekanisme perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dalam putusan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan setingkat SMA.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak membuat MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara yang diajukan para pemohon.

“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujar Adies dalam persidangan.

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 sehingga tidak lagi berstatus calon dalam Pemilu 2024.

Namun, pemeriksaan perselisihan hasil pemilu berbeda dengan pemeriksaan pendapat DPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Dalam perkara pemakzulan, MK menjalankan kewenangan khusus berdasarkan Pasal 7B UUD 1945 untuk menilai apakah alasan yang diajukan DPR terbukti secara hukum.

Konstitusi memberikan waktu paling lama 90 hari bagi MK untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR sejak permintaan tersebut diterima.

Dengan demikian, putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu sebelumnya tidak dapat diperlakukan sebagai putusan dalam perkara pemakzulan.

Keputusan Akhir Pemberhentian Berada di Tangan MPR

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses pemberhentian tidak langsung selesai.

DPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

Berdasarkan Pasal 7B ayat (6) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usul dari DPR.

Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggotanya.

Selain itu, keputusan harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Presiden atau wakil presiden yang menghadapi usulan pemberhentian juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemakzulan merupakan proses yang melibatkan pemeriksaan hukum sekaligus pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan.

Putusan MA mengenai dokumen pendidikan tidak dapat menggantikan tahapan tersebut.

Denny Indrayana Soroti Syarat Pendidikan, Gibran Siap Buka Dokumen

Di tengah perkembangan perkara, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menilai putusan MA sejalan dengan pertimbangan MK mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

“Artinya, Mahkamah Agung sejalan dengan putusan MK, bahwa Gibran betul-betul tidak memenuhi syarat pendidikan,” tulis Denny melalui akun Instagram resminya, Jumat (30/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Denny terhadap persoalan pemenuhan syarat pendidikan, bukan amar putusan pengadilan yang memberhentikan Gibran dari jabatannya.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan telah mempersiapkan dokumen pendidikan untuk menghadapi proses pembuktian dalam gugatan lain di PTUN Jakarta.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan,” kata Gibran seusai salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

Gibran menyampaikan pernyataan tersebut setelah gugatan lain terkait surat penyetaraan pendidikannya dicabut oleh pihak penggugat.

Pernyataan itu bukan tanggapan langsung terhadap putusan kasasi MA dalam perkara Subhan Palal. Namun, sikap Gibran yang menyatakan siap menunjukkan dokumen pendidikan menjadi bagian dari informasi yang perlu diperhatikan dalam melihat persoalan tersebut secara berimbang.

Bisakah Putusan MA Digunakan untuk Memakzulkan Gibran?

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 berpotensi digunakan sebagai salah satu bahan pendukung apabila muncul proses pemeriksaan mengenai persyaratan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.

Namun, penggunaannya tidak otomatis menjadikan pemakzulan dapat dilakukan. Diperlukan penilaian terhadap bukti pendidikan secara keseluruhan, dasar hukum yang digunakan, dan terpenuhinya prosedur pemberhentian sebagaimana diatur UUD 1945.

Putusan MA pada dasarnya menyangkut keabsahan surat penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam administrasi pencalonan. Sementara itu, penentuan apakah seorang wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya memerlukan pemeriksaan dalam kerangka hukum tata negara.

Karena itu, pertanyaan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran tidak cukup dijawab hanya dengan melihat pembatalan surat penyetaraan oleh MA.

Selama belum terdapat proses konstitusional yang menghasilkan keputusan pemberhentian sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, putusan kasasi tersebut tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on Google
Gambar dukungan Headline.co.id

Gambar tidak dapat dimuat.

Tags: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Mahkamah KonstitusiMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Pemilu 2024tata usaha negarawapres

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT
Saddam

Saddam

Related Stories

Polda DIY Ungkap 12 Kasus Kerusuhan Demo, Anggota Polisi Juga Bisa Diproses Hukum

Polda DIY Sidik 12 Kasus Kerusuhan Aksi 20 dan 28 Oktober, Minta Asistensi Komnas HAM

by Hendrawan
6 November 2026
0

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) meningkatkan penanganan hukum terhadap sejumlah dugaan tindak pidana yang terjadi dalam...

Motor Honda Scoopy Rp28 Juta Hilang di Kos Banguntapan Bantul, Pelaku Ditangkap Polisi

Motor Honda Scoopy Rp28 Juta Hilang di Kos Banguntapan Bantul, Polisi Tangkap Tersangka dan Sita Barang Bukti

by Hendrawan
6 November 2026
0

Headline.co.id, Bantul ~ Kepolisian Sektor (Polsek) Banguntapan, Polres Bantul, berhasil mengamankan seorang pria yang diduga mencuri sepeda motor Honda Scoopy...

Polisi Selidiki Dugaan Pelemparan Ambulans di Depan UNISA Sleman, Pelaku Masih Misterius

Polisi Selidiki Dugaan Pelemparan Ambulans di Depan UNISA Sleman, Pelaku Masih Misterius

by Hendrawan
6 November 2026
0

Headline.co.id, Sleman ~ Sebuah mobil ambulans milik Yayasan Lazia Pioner LHI diduga menjadi sasaran pelemparan oleh pengendara sepeda motor saat...

Pasien Diduga Lecehkan Perawat di Rumah Sakit Bantul, Polisi Ungkap Kronologinya

Pasien Diduga Lecehkan Perawat di Rumah Sakit Bantul, Polisi Ungkap Kronologinya

by Hendrawan
5 November 2026
0

Headline.co.id, Bantul ~ Seorang perawat di salah satu rumah sakit di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, diduga menjadi korban pelecehan seksual...

Razia Miras di Bantul, Polisi Temukan Puluhan Galon Fermentasi Nanas dan Alat Produksi

Polisi Temukan 20 Galon Fermentasi Nanas di Kasihan Bantul, Dugaan Produksi Miras Ilegal Diselidiki

by Hendrawan
3 November 2026
0

Headline.co.id, Bantul ~ Kepolisian menyelidiki dugaan aktivitas produksi minuman keras (miras) ilegal setelah menemukan 20 galon berisi cairan fermentasi nanas...

Ilustrasi dugaan penganiayaan bersenjata tajam di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta, yang mengakibatkan seorang pemuda 19 tahun terluka pada bagian dahi.

Polresta Yogyakarta Selidiki Penyerangan Bersenjata Tajam di Tegalrejo, Pemuda 19 Tahun Terluka

by Hendrawan
1 November 2026
0

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Polresta Yogyakarta tengah menyelidiki kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang menimpa seorang pemuda berinisial A (19)...

Headline Media Headline Media Headline Media

Recommended

Kereta api anjlog

Breaking News: Rangkaian Kereta Api KA Argo Semeru Anjlog di Sentolo Kulon Progo

17 October 2023
: Menhub Dudy Purwagandhi memprioritaskan pencarian, evakuasi, dan pendataan penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa. Dari 243 orang dalam manifest, Basarnas telah mengevakuasi 107 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia, sementara 136 orang masih dalam pencarian. (Foto: Humas Kemenhub)

KMP Virgo Transport 8, Menhub Prioritaskan Evakuasi

14 September 2026
Pentingnya Budaya Digital Berakar pada Nilai Bangsa

Pentingnya Budaya Digital Berakar pada Nilai Bangsa

13 September 2026
Pertumbuhan PAD Gorontalo 2025 Capai 24%, APBD Surplus Rp167,21 Miliar

Pertumbuhan PAD Gorontalo 2025 Capai 24%, APBD Surplus Rp167,21 Miliar

14 July 2026
Dialog FKDM Kalbar Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Stabilitas Daerah

Dialog FKDM Kalbar Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Stabilitas Daerah

24 December 2025
Kurikulum Cinta dan Ekoteologi Diterapkan untuk Harmoni Agama di Maluku

Kurikulum Cinta dan Ekoteologi Diterapkan untuk Harmoni Agama di Maluku

18 January 2026
Indramayu Tingkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi

Indramayu Tingkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi

13 November 2025

Artikel Terbaru

Kementerian PU Salurkan 104 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Samarinda

Kementerian PU Salurkan 104 Ribu Liter Air Bersih di Samarinda

7 November 2026

Madura United Tekuk Arema FC 3-0, Naik ke Posisi Kedua

7 November 2026
Kemenag: Jaga Kerukunan dengan Merawat Narasi di Ruang Publik

Kemenag Dorong Tabayyun dan Konten Positif untuk Jaga Kerukunan

7 November 2026
Kemenhub dan Kemenlu Galang Dukungan Indonesia di Pemilihan Dewan ICAO

Dukungan Indonesia untuk Pemilihan Dewan ICAO Terus Digalang

7 November 2026
Kemenkes Dorong Percepatan Transformasi Posyandu Berbasis Siklus Hidup

Transformasi Posyandu Menjangkau Usia Produktif hingga Lansia

7 November 2026
Holgado sets Lusail Moto2 lap record, Guevara and Gonzalez straight into Q2

Daniel Holgado Pecahkan Rekor Lap Moto2 di Qatar

7 November 2026
Bukan Sekadar Kain, Jiwa Spiritual Batik Rifaiyah Batang Kini Hiasi Etalase Jakarta

Batik Rifaiyah Batang Tembus Sarinah, Bidik Pasar Premium

7 November 2026

Popular Story

The Victoria Hotel Jogja, Pilihan Menginap Dekat Ambarrukmo
Wisata & Kuliner

Liburan ke Jogja? Intip Fasilitas The Victoria Hotel Dekat Ambarrukmo

by Hendrawan
5 November 2026
0

Headline.co.id, Yogyakarta ~ The Victoria Hotel Jogja menjadi salah satu pilihan hotel...

Read moreDetails

Pembentukan JF KUB Kemenag Diselaraskan dengan Jabatan Penyuluh

Bantuan Pangan Beras 30 Kg Disalurkan untuk 33,2 Juta Keluarga

Dinkes Batang Bagikan Sembako Bergizi untuk Cegah Stunting

Reforma Agraria Banggai, 260,54 Hektare Masuk Indikasi TORA

Arema FC Women U-18 Kalah 0-5, U-15 Menang 21-0

GEOMIMO BRIN Disiapkan untuk Prediksi Karhutla dan Pantau Pangan

Persib Raih Kemenangan Terbesar Musim Ini atas Isenmulang

Talenta Digital Jadi Kunci Daerah Atasi Keterbatasan Pembangunan

Alga Merah: Kandungan, Manfaat, dan Cara Konsumsinya

Prev Next
Headline.co.id


Headline.co.id (Headline Media Indonesia) merupakan situs berita Headline menyediakan berbagai macam informasi yang update dan terpercaya. Izin Kominfo No TDPSE : 007022.01/DJAI.PSE/08/2022 PB-UMKU: 120000073262700000001

  • Kebijakan Editorial
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
  • Koreksi Ralat
  • Redaksi
  • Pasang Iklan

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.