Headline.co.id, Palangka Raya ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun lebih dari 600 sumur bor, mendistribusikan lebih dari 14 juta liter air bersih, serta menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026).
Penanganan karhutla Kalteng dilakukan melalui pemadaman, pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah memperkuat upaya tersebut karena wilayah Kalimantan Tengah memiliki kawasan gambut yang kompleks dan risiko kebakaran yang masih ada meskipun jumlah kejadian menurun dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, hingga 28 Oktober 2026 terdapat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla. Luas lahan yang terbakar dalam periode tersebut mencapai sekitar 43,93 hektare.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla. Berdasarkan data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota, total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare.
Penanganan Karhutla Kalteng Libatkan 16.478 Personel
Sebanyak 16.478 personel dikerahkan dalam penanganan karhutla Kalteng. Mereka berasal dari berbagai unsur, lain BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan elemen masyarakat lainnya.
Seiring menurunnya jumlah kejadian, pengerahan personel di lapangan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Namun, patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman saat api muncul. Pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta evaluasi pemanfaatan lahan harus berjalan beriringan untuk menekan risiko kebakaran berulang.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali terbakar. Lahan yang tidak produktif perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang tepat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta perlindungan ekosistem gambut.
Selain itu, pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan lahan perlu diperkuat. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla harus dilakukan sesuai ketentuan untuk mencegah kejadian serupa.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan langkah penanganan yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Air Bersih dan Bantuan Pangan untuk Warga Terdampak
Selain pemadaman dan pencegahan, Pemprov Kalimantan Tengah memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan dan asap karhutla. Berdasarkan laporan BPBD, pemerintah telah membangun lebih dari 600 sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih.
Distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota telah mencapai lebih dari 14 juta liter. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak.
Bantuan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker turut disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla. Perhatian juga diberikan kepada petugas dan relawan yang bertugas di lapangan melalui pemenuhan kebutuhan operasional, konsumsi, serta perlengkapan keselamatan.
Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga memperoleh honorarium harian sebesar Rp150.000. Mereka juga mendapatkan dukungan konsumsi dan bahan bakar untuk menunjang kegiatan operasional.
BMKG: Risiko Kebakaran Gambut Masih Ada
Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Agung Sudiono Abadi menjelaskan, awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan.
Menurut Agung, kebakaran di kawasan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah padam. Karena itu, pemantauan dan penanganan lanjutan diperlukan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
BMKG memprakirakan curah hujan meningkat pada November. Adapun puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari. Namun, peningkatan curah hujan tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran.
Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Koordinasi antarlembaga dan kesiapan personel tetap menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
