Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memerintahkan penguatan patroli darat dan pemenuhan sarana mitigasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Arahan itu disampaikan saat Sugiono memimpin Rapat Koordinasi Pembaruan Informasi Cuaca dan Penguatan Patroli Darat dalam Penanganan Karhutla secara daring pada Kamis (29/10/2026). Penguatan patroli dilakukan setelah muncul titik api baru ketika upaya pemadaman masih berlangsung, terutama di provinsi-provinsi prioritas. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas antisipasi banjir dan tanah longsor akibat perubahan cuaca.
Sugiono meminta seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah mengambil langkah proaktif serta mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Penanganan karhutla, kata dia, tidak boleh hanya mengandalkan faktor cuaca atau hujan.
“Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata isu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat,” tegas Sugiono melalui keterangan resmi, Jumat (30/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Instruksi tersebut disampaikan setelah Menko PMK menerima laporan terkini dari para menteri dan kepala lembaga mengenai kondisi cuaca serta dinamika penanganan karhutla di lapangan. Sugiono kemudian menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dilakukan secara menyeluruh dan tidak bergantung semata-mata pada kondisi alam.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun, tetapi lebih dari itu kita harus menggunakan semua kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan kita untuk bisa mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kita alami lagi,” ungkap Sugiono.
Patroli Diperketat di Provinsi Prioritas
Sugiono menyoroti munculnya titik api baru di tengah proses pemadaman. Karena itu, ia meminta percepatan pemenuhan sarana pemantauan serta peningkatan pengawasan di lapangan.
Penguatan patroli terutama diarahkan ke provinsi-provinsi prioritas. Langkah tersebut ditujukan untuk mengantisipasi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja dan mencegah munculnya titik api baru saat petugas masih menangani kebakaran yang berlangsung.
“Oleh karena itu, peningkatan patroli merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di provinsi-provinsi prioritas untuk bisa mengantisipasi pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja,” jelas Sugiono.
Menurut dia, peningkatan patroli menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla karena pemadaman tidak cukup dilakukan setelah api muncul. Pemantauan dan pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi tindakan pembakaran yang disengaja.
Pemerintah Antisipasi Banjir dan Longsor
Rapat koordinasi itu tidak hanya membahas pemadaman karhutla. Pemerintah turut memetakan ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor, yang berisiko terjadi seiring perubahan cuaca.
Sugiono mengimbau pemerintah daerah segera menginventarisasi kebutuhan sarana pendukung untuk mitigasi bencana. Daftar kebutuhan tersebut diminta segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Kemenko PMK.
“Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor. Kebutuhan tersebut bisa disampaikan langsung baik ke BNPB maupun Kemenko PMK,” pungkasnya.
Selain menginventarisasi peralatan, pemerintah daerah diminta menormalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya. Perbaikan saluran drainase juga menjadi bagian dari langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani karhutla sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana alam.
Melalui rapat koordinasi pembaruan informasi cuaca dan penguatan patroli darat, pemerintah memadukan langkah pemadaman, pemantauan titik api, pengawasan terhadap pembakaran yang disengaja, serta pemenuhan sarana mitigasi untuk menghadapi potensi banjir dan tanah longsor.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
