Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Demo hari ini yang digelar sekitar 50 ribu buruh di Jakarta, Kamis (24/9/2026), tidak hanya membawa persoalan pengupahan, tetapi memuat 11 tuntutan yang berkaitan dengan berbagai aspek perlindungan ketenagakerjaan. Massa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI bergerak dari kawasan Semanggi menuju depan Menara UOB di Jalan MH Thamrin untuk mengawal aspirasi terkait pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Isu yang dibawa membentang dari kepastian kerja, outsourcing, pekerja platform, pesangon, hak buruh perempuan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, hingga peningkatan keterampilan menghadapi otomatisasi. Di saat bersamaan, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan serta rekayasa lalu lintas karena aksi berpotensi memicu kepadatan di sejumlah kawasan pusat Jakarta.
Mengapa Sekitar 50 Ribu Buruh Turun ke Jalan?
KBPBI menjadikan aksi tersebut sebagai sarana penyampaian aspirasi terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa perwakilan buruh juga akan membawa petisi untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi jam 09.00 WIB pagi itu, ada pimpinan buruh yang memimpin aksi massa langsung, dan ada juga yang mengirimkan petisi, surat pada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” ujar Andi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Massa disebut datang dari berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta. Sebagian peserta aksi bergerak menggunakan sepeda motor menuju Jakarta.
Andi juga menegaskan tujuan aksi adalah menyampaikan aspirasi ketenagakerjaan. Ia membantah adanya tujuan untuk menggoyang atau menjatuhkan pemerintah.
“Kami tegaskan tidak benar. Tidak ada niatan gerakan buruh ini untuk menggoyang-goyang, menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.
Apa Saja 11 Tuntutan Buruh?
Tuntutan pertama KBPBI adalah mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Poin berikutnya meminta jaminan kepastian kerja, penghentian eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta pencegahan penyalahgunaan pemagangan.
Dalam aspek pengupahan, buruh meminta jaminan upah yang layak dan bermartabat. Massa juga meminta penghapusan sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.
Tuntutan keempat berkaitan dengan jaminan dan perlindungan bagi pekerja platform. Dalam bahan aksi, kelompok tersebut mencakup pekerja media, pekerja ojek daring, dan pekerja yang terdampak transisi iklim.
Poin kelima menyangkut jaminan hak pesangon dan pencegahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Buruh kemudian meminta penguatan serikat pekerja sebagai bagian dari perlindungan kebebasan berserikat.
Tuntutan selanjutnya adalah menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan. KBPBI juga meminta sanksi dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
Perlindungan buruh perempuan menjadi tuntutan berikutnya. Salah satu isu yang secara khusus disebut adalah cuti haid, termasuk keberatan terhadap kewajiban menyampaikan surat dokter atau menyatakan sakit.
Buruh juga meminta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan kelompok pekerja rentan lainnya. Tuntutan terakhir berkaitan dengan program upskilling dan reskilling untuk menghadapi pergeseran pekerjaan dari pola konvensional menuju penggunaan teknologi dan otomatisasi.
Dari Outsourcing hingga Perlindungan Pekerja Platform
Jika dirangkum berdasarkan substansinya, 11 tuntutan tersebut menyentuh beberapa lapisan perlindungan pekerja. Pertama adalah hubungan kerja, yang mencakup status kontrak, outsourcing, pemagangan, pesangon, dan pencegahan PHK sepihak.
Kedua adalah kesejahteraan dan hak dasar pekerja, termasuk pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan buruh perempuan, serta penguatan organisasi pekerja.
Ketiga adalah perubahan karakter dunia kerja. Tuntutan terhadap perlindungan pekerja platform, pekerja yang terdampak transisi iklim, serta program upskilling dan reskilling menunjukkan isu yang dibawa massa juga menyentuh perubahan pekerjaan akibat teknologi dan otomatisasi.
Andi mengatakan sejumlah poin telah mengalami perkembangan positif dalam pembahasan antara buruh, pemerintah, dan DPR. KBPBI berharap perkembangan tersebut dapat mengakomodasi kepentingan pekerja dalam regulasi yang sedang dibahas.
“KBPBI berharap perkembangan tersebut menjadi jalan keluar agar regulasi ketenagakerjaan yang sedang dibahas dapat mengakomodasi kepentingan pekerja,” ujarnya.
Mengapa Bundaran HI Tidak Menjadi Lokasi Aksi?
Di tengah informasi mengenai demo Bundaran HI, Andi secara khusus menegaskan bahwa Bundaran HI bukan titik kumpul massa. Titik awal kegiatan disebut berada di Semanggi, sedangkan massa akan menunggu delegasi di sekitar depan UOB.
“Tidak benar kalau titik kumpulnya di Bundaran HI. Banyak sekali hoaks. Titik kumpul awalnya dari Semanggi dan kami akan menunggu delegasi di depan UOB,” kata Andi.
Ia menjamin massa tidak akan masuk ke kawasan Bundaran HI. Dalam keterangannya, keputusan itu diambil untuk mencegah aksi dipolitisasi serta menghindari kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok massa lainnya.
Andi menargetkan aksi berlangsung singkat dan selesai sebelum pukul 13.00 WIB. Setelah delegasi menyampaikan aspirasi dan mendapatkan respons, massa direncanakan langsung dibubarkan.
Bagaimana Polisi Mengantisipasi Dampak Lalu Lintas?
Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di kawasan Sudirman-Thamrin, Monas, sekitar Gedung DPR/MPR RI, serta beberapa titik lain seperti Semanggi, UOB, dan Senayan.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.550 personel untuk mengantisipasi kondisi lalu lintas. Pengaturan arus kendaraan tidak diterapkan secara tetap sejak awal, melainkan menyesuaikan situasi di lapangan.
“Alih arus akan diterapkan apabila diperlukan berdasarkan kondisi di lapangan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta masyarakat merencanakan perjalanan, memantau perkembangan lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas.
“Pantau informasi terbaru melalui media sosial TMC Polda Metro Jaya, gunakan jalur alternatif dan ikuti arahan petugas di lapangan,” kata Budi.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri juga menggelar Tactical Floor Game untuk mematangkan rencana pengamanan. Simulasi tersebut membahas plotting personel, pengawalan massa, pengaturan lalu lintas, cara bertindak, komunikasi, dan kendali operasi.
Rute Alternatif yang Disiapkan untuk Pengendara
Masyarakat dari Jakarta Barat menuju Monas dapat menggunakan Jalan Tomang Raya, Jalan Suryopranoto, Harmoni, lalu menuju Monas. Pengendara dari Jakarta Selatan dapat melalui Jalan Tendean, Jalan HR Rasuna Said, Jalan HOS Cokroaminoto, Tugu Tani, dan Monas.
Dari Jakarta Timur, alternatif menuju Monas melalui Jalan Jatinegara, Jalan Kramat Raya, dan Tugu Tani. Untuk perjalanan dari Simpang Semanggi menuju Slipi atau Tomang, kendaraan dapat melalui Jalan Sudirman, Bendungan Hilir, Pejompongan, kemudian Jalan Letjen S. Parman.
Adapun pengendara dari Jalan Gatot Subroto menuju Slipi atau Tomang dapat diarahkan melalui Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Patal Senayan, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Letjen S. Parman.
Seluruh pengalihan tetap bergantung pada perkembangan demo Jakarta di lapangan. Karena itu, kepolisian meminta pengguna jalan menyesuaikan keberangkatan dan memantau kondisi terbaru sebelum memasuki kawasan yang berpotensi terdampak aksi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
