Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang akan melakukan inspeksi dan penilaian secara serentak terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi itu mencakup kualitas makanan, pemenuhan kebutuhan gizi, pelayanan kepada penerima manfaat, serta efektivitas penyajian makanan. Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Program MBG di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Jawa Timur, Selasa (3/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan mutu program sekaligus mengurangi makanan yang tidak dikonsumsi atau terbuang (food waste).
Rapat koordinasi tersebut diikuti mitra pelaksana dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala SPPG. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemkab Lumajang memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan, MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak. Menurut dia, konsistensi pelayanan dan peningkatan kualitas makanan menjadi hal yang harus dijaga oleh setiap SPPG.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Program MBG ini merupakan program strategis nasional. Saya berharap seluruh SPPI yang hadir dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat, sehingga makanan yang disajikan tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Indah.
Inspeksi SPPG Dilakukan Serentak
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Agus Triyono, mengatakan inspeksi dan penilaian SPPG akan dilakukan secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan dan evaluasi program MBG di wilayah Kabupaten Lumajang.
Penilaian akan mencakup sejumlah aspek, yakni kualitas menu, pelayanan kepada penerima manfaat, dan efektivitas penyajian makanan. Pemerintah daerah akan menggunakan hasil inspeksi untuk mengidentifikasi bagian-bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Evaluasi itu tidak hanya diarahkan pada mutu makanan yang disediakan. Pemkab Lumajang juga menyoroti jumlah makanan yang tidak dikonsumsi atau terbuang sebagai salah satu hal yang perlu dikurangi dalam pelaksanaan program.
Pemkab Lumajang berharap evaluasi terhadap SPPG dapat mendorong penyediaan menu yang semakin sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan kesesuaian tersebut, makanan yang disediakan diharapkan dapat dikonsumsi secara optimal dan tidak banyak terbuang.
Indah menyampaikan, koordinasi pemerintah daerah, mitra, dan pengelola SPPG penting untuk memastikan menu makanan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Koordinasi juga diperlukan agar pengelola dapat menjaga kualitas pelayanan secara konsisten.
Selain menjaga mutu makanan, ia mendorong seluruh pihak membangun komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program dan menanganinya secara bersama.
Pengawasan Berkelanjutan
Inspeksi dan penilaian serentak menjadi bagian dari koordinasi serta evaluasi berkelanjutan yang dilakukan Pemkab Lumajang terhadap program MBG. Pemerintah daerah berupaya memastikan program strategis nasional tersebut berjalan dengan pelayanan yang baik dan makanan yang sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Melalui evaluasi terhadap kualitas menu, pelayanan, efektivitas penyajian, dan potensi food waste, Pemkab Lumajang ingin meningkatkan mutu pelaksanaan MBG. Upaya tersebut diarahkan agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
