Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Korea Utara menolak resolusi Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang mengkritik program senjata nuklir Pyongyang, dengan menegaskan pada Sabtu bahwa statusnya sebagai kekuatan nuklir tidak dapat diubah. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyampaikan sikap tersebut melalui pernyataan yang diterbitkan kantor berita negara KCNA setelah konferensi umum IAEA pekan ini. Pyongyang menilai resolusi itu tidak akan memengaruhi posisi negaranya sebagai negara bersenjata nuklir karena status tersebut, menurut pemerintah Korea Utara, ditopang oleh kemampuan penangkal nuklirnya.
Penolakan tersebut disampaikan ketika hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan kembali diwarnai pembicaraan mengenai kemungkinan dialog. Di satu sisi, Pyongyang mempertahankan sikap keras terhadap resolusi IAEA. Di sisi lain, Washington dan Seoul dalam beberapa waktu terakhir menyatakan keinginan memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.
Pyongyang Sebut Status Nuklir Tidak Dapat Diubah
Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh pihak-pihak yang disebutnya sebagai 'kekuatan bermusuhan' berupaya mengakhiri program nuklir negara tersebut melalui konferensi umum IAEA yang berlangsung pekan ini. Pyongyang menolak anggapan bahwa resolusi tersebut dapat mengubah kebijakan nuklir yang selama ini dipertahankannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
'Menyedihkan, resolusi yang dibuat oleh AS dan Barat tidak berpengaruh terhadap posisi DPRK sebagai negara bersenjata nuklir,' kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, menggunakan nama resmi negara itu, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Pernyataan tersebut kembali menegaskan garis kebijakan Pyongyang terhadap program nuklirnya. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut status negara sebagai kekuatan nuklir bersifat tidak dapat dibalikkan dan didukung oleh kemampuan penangkal nuklir yang dimilikinya.
Kim Yo Jong Tuduh IAEA Terapkan Standar Ganda
Dalam pernyataan terpisah yang juga disampaikan melalui KCNA, Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menuduh IAEA menerapkan standar ganda. Ia mempersoalkan perlakuan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa itu terhadap Korea Utara dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Kim Yo Jong menyatakan bahwa 'sudut pandang yang bias dan standar ganda' IAEA merupakan 'faktor mendasar yang menyebabkan runtuhnya sistem nonproliferasi nuklir internasional'.
Kim Yo Jong menuding IAEA mengabaikan apa yang ia sebut sebagai 'aktivitas proliferasi nuklir terang-terangan' Amerika Serikat dan 'rencana pengenalan kapal selam nuklir' Korea Selatan. Pada saat yang sama, menurut dia, badan tersebut justru mengadopsi resolusi terhadap kegiatan nuklir Korea Utara yang digambarkannya sebagai tindakan untuk pertahanan diri dan sah.
Pernyataan itu merupakan klaim dari pihak Korea Utara dalam menanggapi resolusi IAEA. Resolusi badan tersebut sendiri, sebagaimana menjadi pokok tanggapan Pyongyang, mengkritik program senjata nuklir Korea Utara.
Kim Jong Un Inspeksi Pabrik Amunisi
Di tengah perselisihan mengenai program nuklir, media pemerintah Korea Utara juga melaporkan Kim Jong Un melakukan inspeksi selama tiga hari ke sejumlah pabrik amunisi utama pada pekan ini. Kegiatan tersebut berlangsung ketika Korea Utara terus melakukan pembenahan terhadap kemampuan militernya.
Para analis menyebut Korea Utara telah merombak militernya dengan bantuan Rusia sejak kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan bersama pada 2024. Menurut analisis tersebut, pengalaman tempur yang diperoleh pasukan Pyongyang yang dikerahkan dalam perang di Ukraina juga membantu proses pembenahan militer Korea Utara.
KCNA juga melaporkan Kim Jong Un memberikan kuliah dalam sesi pelatihan pekerja propaganda di Pyongyang pada Jumat. Dalam pengarahan tersebut, Kim mengatakan 'perang ideologis' modern perlu dijalankan secara inovatif, kreatif, dan agresif, bukan sekadar mengulangi metode lama.
Peluang Dialog dengan AS Kembali Muncul
Sikap keras Korea Utara terhadap IAEA muncul bersamaan dengan pernyataan terbaru dari Amerika Serikat dan Korea Selatan mengenai kemungkinan memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Pada Jumat, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan dialog dengan Korea Utara dan Seoul akan berupaya membantu memfasilitasi kemungkinan pembicaraan tersebut.
Trump, yang berupaya menghidupkan kembali hubungan yang pernah dibangunnya dengan Kim Jong Un pada masa jabatan pertamanya, mengatakan pada bulan lalu bahwa ia berencana bertemu dengan pemimpin Korea Utara tersebut pada akhir tahun ini. Pernyataan itu membuka kembali kemungkinan kontak tingkat tinggi antara Washington dan Pyongyang.
Presiden Amerika Serikat itu juga mengatakan penting untuk 'berhubungan baik' dengan Kim Jong Un. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklir yang ia gambarkan sebagai 'sangat kuat'. Sementara peluang dialog kembali dibicarakan, Korea Utara tetap menegaskan bahwa resolusi IAEA tidak mengubah sikapnya mengenai status sebagai negara bersenjata nuklir.
