Headline.co.id, Jogja ~ Hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) baru-baru ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Banyak rumah tangga yang tercatat dalam desil 9 atau 10 merasa bahwa kondisi ekonomi mereka tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Menanggapi hal ini, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), menjelaskan bahwa perbedaan ini tidak serta-merta menunjukkan kesalahan dalam penilaian masyarakat atau data pemerintah. Menurutnya, masyarakat cenderung menilai kesejahteraan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran sehari-hari, sementara pemerintah menggunakan indikator sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Wisnu menekankan bahwa desil seharusnya dipahami sebagai posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan absolut. Ia menjelaskan bahwa meskipun seseorang berada di desil 9 atau 10, kehidupan sehari-hari mereka mungkin masih terbatas. Hal ini penting karena status desil dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, Wisnu menilai penting bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi mengenai dasar penetapan posisi desil mereka.
Lebih lanjut, Wisnu menyarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi dengan menjelaskan variabel yang digunakan dalam penentuan desil. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyediakan mekanisme sanggah yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aduan dan memperbarui data mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih percaya dan puas dengan hasil pendataan. “Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Wisnu juga menyoroti risiko yang muncul ketika desil digunakan untuk menentukan penerima subsidi. Ia menyebutkan risiko exclusion error, di mana rumah tangga yang masih membutuhkan bantuan justru dikeluarkan dari kelompok penerima, dan cliff effect, di mana rumah tangga dengan kondisi ekonomi hampir sama mendapatkan perlakuan kebijakan berbeda. Untuk mengurangi risiko ini, Wisnu menyarankan agar pembagian kesejahteraan dilakukan dengan tingkat granularitas yang lebih halus dan mekanisme sanggah yang cepat. Menurutnya, data desil sebaiknya digunakan sebagai alat penyaring awal dan dikombinasikan dengan data lain seperti perpajakan dan konsumsi listrik untuk menentukan hak masyarakat secara lebih akurat.
