Headline.co.id, Jogja ~ Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, kini tengah dievaluasi. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah besar untuk membiayai proyek koperasi ini, namun pendekatan terpusat (top-down) yang diterapkan memicu diskusi dari berbagai pihak. Pendekatan ini dianggap menjauhkan masyarakat desa dari peran mereka sebagai subjek utama dalam ekonomi.
Dr. Hempri Suyatna, peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, menilai bahwa kebijakan KDMP yang bersifat top-down tidak sejalan dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis sukarela dan gotong royong. Ia khawatir bahwa tujuan ideal KDMP untuk memberdayakan anggota koperasi tidak akan tercapai dengan pendekatan ini. “Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa, padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi,” ujarnya pada Jumat (24/7).
Hempri mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman masa lalu terkait Koperasi Unit Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Model penyeragaman yang menjadi basis pengembangan kelembagaan ekonomi tersebut ternyata berdampak berbeda pada pengembangan ekonomi lokal desa. Banyak lembaga ekonomi desa yang tidak berkembang karena bentuknya tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri menekankan pentingnya inovasi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat oleh pengurus KDMP. Kreativitas pengurus koperasi diperlukan untuk memetakan peluang pengembangan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan aktif dalam memberikan pendampingan usaha, baik dari sisi manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Hempri menyoroti tantangan yang dihadapi KDMP, menekankan pentingnya koperasi berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyarankan agar branding koperasi diperkuat agar KDMP lebih menarik di berbagai kalangan, misalnya melalui digitalisasi koperasi dan inovasi lainnya. Dalam praktiknya, beberapa koperasi mampu bertahan dengan tetap mempertahankan identitasnya, berkat pengembangan modal sosial yang mendorong kemajuan.
Ia menegaskan bahwa KDMP harus dihindarkan dari politisasi. Selama koperasi hanya dijadikan alat politik, ia tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri. Kepentingan politis seringkali menimbulkan konflik internal yang mengganggu perkembangan koperasi. Hempri menambahkan bahwa pengembangan koperasi tidak hanya sekadar pemberian fasilitas permodalan, tetapi harus menjadi basis perjuangan untuk kesejahteraan anggotanya.
Hempri mengingatkan bahwa semangat koperasi pada era kolonial adalah melawan ketidakadilan akibat penjajahan. Saat ini, semangat tersebut harus tetap ada untuk melawan ketidakadilan akibat neoimperialisme. “Zaman memang telah berubah, akan tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi,” tegasnya.
