Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan dampak kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama puncak musim kemarau 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, menyampaikan hal ini mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, pada Senin (20/7/2026).
Instruksi tersebut merujuk pada Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 360/BPBD/1005/VII/2026 mengenai Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Kekeringan, Krisis Air Bersih, serta Pencegahan Karhutla. Surat edaran ini diterbitkan berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Kami meminta pemda untuk segera melakukan pemetaan wilayah rawan dan memperkuat pengendalian Karhutla,” ujar Syahbuddin Buata.
Selain pemetaan, pemerintah kabupaten dan kota juga diinstruksikan untuk meningkatkan patroli dan edukasi mengenai larangan membakar lahan. Pemda diminta mengoptimalkan infrastruktur pengelolaan air seperti embung, waduk, dan saluran irigasi, serta menyiapkan cadangan logistik dan bantuan air bersih. Sektor pertanian juga menjadi fokus mitigasi untuk menjaga produktivitas lahan dari ancaman gagal panen. “Pengelolaan air dan kesiapan logistik sangat penting untuk menghadapi musim kemarau,” kata Syahbuddin.
Untuk mempercepat koordinasi lintas sektor dalam kondisi darurat, seluruh pemerintah daerah diwajibkan mengaktifkan Posko Siaga Darurat Bencana. Setiap perkembangan situasi di tingkat kabupaten dan kota harus dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Gorontalo melalui BPBD Provinsi Gorontalo sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan. Masyarakat juga diimbau untuk bijak dalam menggunakan air, menghindari pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta aktif melaporkan titik api atau indikasi kekeringan.
