Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Get Started
Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Headline.co.id
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Pemerintah

RUU Perampasan Aset Diminta Jamin Keadilan dan Lindungi HAM

Dani by Dani
2 months ago
in Pemerintah
Reading Time: 3 mins read
419 4
A A
0
: Pakar hukum Prof Henry Indraguna menilai kekhawatiran publik terhadap RUU Perampasan Aset merupakan hal yang wajar. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam perampasan hak warga. (Foto Istimewa)

Pengamat Hukum: RUU Perampasan Aset Harus Jamin Keadilan dan Perlindungan HAM (Dok. Infopublik)

ADVERTISEMENT
Share on FacebookShare on Twitter

Headline.co.id, Semarang ~

Contents

    • 0.1. Bupati Kubu Raya Minta Pelajar Kritis Hadapi Konten AI
    • 0.2. Kemenag Siapkan Aturan Studi Al-Azhar, Jalur Mandiri Jadi Tantangan
  • 1. RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Hak Warga
  • 2. Cakupan Tindak Pidana dan Pengawasan Aparat
  • 3. Dialog Publik Dinilai Penting
  • 4. RUU Perampasan Aset Tidak Semata Mengejar Target

RUU Perampasan Aset harus disusun secara matang agar upaya pemberantasan tindak pidana ekonomi tetap menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pakar hukum Prof Henry Indraguna menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi kesepakatan DPR RI dan Pemerintah untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Menurutnya, kewenangan negara untuk merampas aset harus dijalankan melalui prosedur hukum yang jelas, dapat diuji, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, kata dia, merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap proses legislasi.

You might also like

Bupati Kubu Raya Ingatkan Pelajar Waspadai Video dan Gambar Palsu Buatan AI

Bupati Kubu Raya Minta Pelajar Kritis Hadapi Konten AI

17 November 2026
Kemenag Matangkan Regulasi Studi ke Al-Azhar Mesir, Perlindungan Pelajar Jadi Prioritas

Kemenag Siapkan Aturan Studi Al-Azhar, Jalur Mandiri Jadi Tantangan

17 November 2026

Prof Henry menyampaikan pernyataan itu dalam keterangan tertulis yang diterima , Jumat (11/9/2026). Ia menilai regulasi tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap hak keperdataan masyarakat sehingga pembahasannya tidak boleh hanya berorientasi pada target waktu penyelesaian.

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT

RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Hak Warga

Menurut Prof Henry, keresahan publik terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset tidak semestinya dianggap sebagai penolakan terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi. Kekhawatiran tersebut justru perlu ditempatkan sebagai masukan untuk memastikan regulasi memiliki dasar hukum yang kuat dan memperoleh legitimasi masyarakat.

“Dada masyarakat wajar bergejolak karena ada kekhawatiran jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada pasal-pasal tertentu. Negara tidak boleh tergesa-gesa merampas hak keperdataan warga tanpa pembuktian yang benar-benar teruji,” tegas Prof Henry.

Ia menekankan, prinsip due process of law harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan aturan. Dengan prinsip itu, setiap kewenangan negara untuk mengambil atau merampas aset perlu dilengkapi prosedur yang jelas serta memberikan perlindungan bagi pihak yang haknya terdampak.

Prof Henry juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan negara dalam memberantas tindak pidana dan perlindungan terhadap hak individual. Menurut dia, hukum tidak hanya dituntut efektif memberikan efek jera, tetapi juga harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat.

Cakupan Tindak Pidana dan Pengawasan Aparat

Kesepakatan pembahasan RUU Perampasan Aset hingga 15 Desember 2026 sebelumnya disampaikan DPR RI dan Pemerintah. Dalam prosesnya, DPR menyatakan penyusunan regulasi dilakukan melalui riset serta perbandingan dengan mekanisme non-conviction based forfeiture yang diterapkan di sejumlah negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut RUU tersebut diarahkan untuk mencakup 13 kategori tindak pidana bermotif ekonomi. Beberapa di antaranya adalah korupsi, narkotika, perpajakan, dan kejahatan lingkungan.

Habiburokhman mengatakan aturan tersebut nantinya berlaku bagi seluruh warga negara dengan berlandaskan asas equality before the law. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh digunakan sebagai instrumen kekuasaan secara sewenang-wenang.

“Yang tidak boleh terjadi adalah penegakan hukum perampasan aset dilakukan dengan sewenang-wenang kepada masyarakat. Jangan sampai UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, atau membungkam mereka yang kritis,” tegas Habiburokhman.

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi III tengah merumuskan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan itu lain mencakup kemungkinan pemberian sanksi etis hingga pidana apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan kewenangan.

Dialog Publik Dinilai Penting

Prof Henry mengapresiasi DPR yang membuka ruang dialog dengan masyarakat dan berbagai pihak dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, keterbukaan dibutuhkan untuk mengurangi kecurigaan sekaligus memastikan substansi aturan dapat diuji secara objektif.

“Pintu dialog yang dibuka DPR adalah ruang pematangan. Mari kita respons dengan akal sehat, bukan hanya mengedepankan prasangka, agar undang-undang ini lahir dari legitimasi publik yang kuat,” kata Prof Henry.

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu menilai dialog perlu melibatkan DPR, Pemerintah, akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat lainnya. Pelibatan berbagai pihak diperlukan agar pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multitafsir dapat diuji secara terbuka sebelum regulasi disahkan.

Ia juga merujuk pemikiran filsuf dan pakar hukum Inggris Jeremy Bentham mengenai utilitarianisme. Dalam perspektif tersebut, hukum harus menghadirkan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat tanpa mengorbankan keadilan hakiki individu.

“Doktrin hukum utilitarianisme yang diajarkan Jeremy Bentham dari Inggris menyebut bahwa hukum harus menghadirkan kemanfaatan terbesar tanpa mengorbankan keadilan hakiki individual,” terang Prof Henry.

RUU Perampasan Aset Tidak Semata Mengejar Target

Prof Henry menjelaskan, prinsip tersebut relevan dengan konsep proceeds of crime atau hasil tindak pidana yang menjadi salah satu dasar pengembangan mekanisme perampasan aset. Ia mencontohkan pengalaman Inggris melalui UK Proceeds of Crime Act 2002 yang digunakan untuk mengejar hasil kejahatan.

Namun, efektivitas mekanisme tersebut, menurut dia, harus berjalan bersama perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau memiliki aset dengan itikad baik.

“Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (civil forfeiture) di Inggris bisa sukses karena hukumnya tegas menyasar hasil kejahatan. Namun pada saat yang sama juga menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik,” jelasnya.

Karena itu, Prof Henry berpandangan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak boleh semata-mata mengejar target penyelesaian. Kualitas norma, kejelasan kewenangan, mekanisme pembuktian, pengawasan terhadap aparat, dan perlindungan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Menurutnya, tujuan utama pembentukan UU Perampasan Aset ialah memperkuat kemampuan negara mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana tanpa membuka ruang bagi kesewenang-wenangan. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Pada akhirnya, kualitas UU Perampasan Aset akan ditentukan oleh kemampuan pembentuk undang-undang menemukan keseimbangan kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan kewajiban melindungi hak warga negara.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on Google
Gambar dukungan Headline.co.id

Gambar tidak dapat dimuat.

Tags: AsetBerita SemarangHeadlinePerampasanSemarang

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT
Dani

Dani

Related Stories

Bupati Kubu Raya Ingatkan Pelajar Waspadai Video dan Gambar Palsu Buatan AI

Bupati Kubu Raya Minta Pelajar Kritis Hadapi Konten AI

by Dani
17 November 2026
0

Headline.co.id ~ Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta pelajar tidak mudah mempercayai gambar dan video di media sosial karena konten buatan...

Kemenag Matangkan Regulasi Studi ke Al-Azhar Mesir, Perlindungan Pelajar Jadi Prioritas

Kemenag Siapkan Aturan Studi Al-Azhar, Jalur Mandiri Jadi Tantangan

by Saddam
17 November 2026
0

Headline.co.id ~ Kementerian Agama mematangkan aturan studi Al-Azhar di Mesir untuk memperkuat perlindungan pelajar Indonesia, terutama yang berangkat pada usia...

Progres Auditorium UIN SATU Mendekati Rampung, Itjen Kemenag Pantau Kualitas Pekerjaan

Itjen Kemenag Pantau Kualitas Auditorium UIN SATU yang Hampir Rampung

by Saddam
16 November 2026
0

Headline.co.id, Tulungagung ~ Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memantau pembangunan Gedung Auditorium Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung,...

Silaturahmi ke Al Anwar Rembang, Menag Kenang Mbah Moen sebagai Guru Spiritual

Menag Beri Bantuan Rp100 Juta untuk Ponpes Al Anwar 3 Rembang

by Saddam
16 November 2026
0

Headline.co.id, Rembang ~ Headline.co.id, Rembang — Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan bantuan Rp100 juta untuk pengembangan sarana dan prasarana Pondok...

Strategi Pemkab Banyuwangi Bangun Citra Wisata Bikin Pemkab Garut Tertarik, Apa Kuncinya?

Pemkab Garut Pelajari Strategi City Branding Wisata Banyuwangi

by Dani
16 November 2026
0

Headline.co.id, Banyuwangi ~ Pemkab Garut mempelajari strategi pengembangan pariwisata dan penguatan identitas daerah atau city branding yang dijalankan Pemkab Banyuwangi....

Pesan Menag untuk Santriwati : Bangga Jadi Perempuan, Berani Bercita-cita

Menag Dorong Santriwati Berani Kuliah ke Luar Negeri

by Saddam
16 November 2026
0

Headline.co.id, Pati ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong santriwati berani bercita-cita melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ajakan itu disampaikan saat...

Headline Media Headline Media Headline Media

Recommended

Polri dan Kementerian ATR/BPN Perkuat Kerja Sama Berantas Mafia Tanah

Polri dan Kementerian ATR/BPN Perkuat Kerja Sama Berantas Mafia Tanah

5 December 2025
Itjen Kemenag Dampingi Pengelolaan BLU di UIN Raden Mas Said Surakarta

Itjen Kemenag Dampingi Pengelolaan BLU UIN Raden Mas Said

12 October 2026
Mahasiswa UGM Olah Ampas Tebu Jadi Pasir Kucing Organik Antimikroba

Mahasiswa UGM Ciptakan Pasir Kucing Ramah Lingkungan dari Ampas Tebu

2 September 2026
Kehadiran Polisi di Kampung Yunabol Bawa Pesan Kesehatan dan Kebersamaan

Kehadiran Polisi di Kampung Yunabol Bawa Pesan Kesehatan dan Kebersamaan

6 February 2026
Wamenkomdigi Tekankan Pentingnya Etika Digital bagi Generasi Muda

Wamenkomdigi Tekankan Pentingnya Etika Digital bagi Generasi Muda

25 June 2026
Gempa Magnitudo 3.3 Guncang Wilayah Ternate, Maluku Utara

Gempa Magnitudo 3.3 Guncang Wilayah Ternate, Maluku Utara

18 April 2026
Gempa Magnitudo 3,0 Guncang Wilayah Sumur, Banten

Gempa Magnitudo 3,0 Guncang Wilayah Sumur, Banten

19 March 2026

Artikel Terbaru

Beyond the Grandstands: MotoGP Premier introduces new ways to experience the world's most exciting motorcycle racing events

MotoGP Premier Hadirkan Paket Pengalaman Baru untuk Musim 2027

17 November 2026
Bupati Kubu Raya Ingatkan Pelajar Waspadai Video dan Gambar Palsu Buatan AI

Bupati Kubu Raya Minta Pelajar Kritis Hadapi Konten AI

17 November 2026
Kemenkeu Optimalkan Gedung A.A. Maramis sebagai Ruang Literasi dan Pengetahuan Publik

Gedung A.A. Maramis Jadi Perpustakaan untuk Literasi dan Edukasi

17 November 2026
Tingkatkan Kualitas Layanan, Ditregident Korlantas Polri Gelar Simposium

Simposium Regident Korlantas Polri Bahas Materiel dan PNBP 2027

17 November 2026
Bapanas: Bulog Wajib Beli Jagung Petani, HPP Rp6.400/Kg

Bapanas Tegaskan Bulog Wajib Beli Jagung Petani, HPP Rp6.400

17 November 2026
Kemenhut Tekankan Pemanfaatan Data Ilmiah untuk Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Data Ilmiah Pengelolaan Hutan Jadi Sorotan Kemenhut di COP31

17 November 2026
Persib Terus Matangkan Persiapan Hadapi Shan United

Persib Siapkan Analisis Video untuk Hadapi Shan United

17 November 2026

Popular Story

Pemerintah Bentuk Pokja Lintas Lembaga Atasi Kasus HAM Berat
Pemerintah

Pemerintah Bentuk Pokja untuk Tuntaskan Kasus HAM Berat

by Eko
10 November 2026
0

Headline.co.id ~ Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengatasi hambatan...

Read moreDetails

Buntut Geber-geber Pajero di Gejayan Sleman, Pemuda Asal Jambi Jadi Sasaran Amuk Massa

SMK Go Global Targetkan 32.000 Peserta, Pelatihan Gratis pada 2026

Pria 68 Tahun Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi Rumahnya di Gamping Sleman, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan

Kemenag Lantik 14 Pejabat untuk Perkuat Layanan Pendidikan

Menpar Widiyanti Perluas Pasar Pariwisata Indonesia di Prancis

Presiden Prabowo di Palu, Warga Sampaikan Harapan Pembangunan

Pemulihan Pascabencana Sumatra: 87 RS Pulih, 57.027 Hunian Tetap Dikebut

Shafira Devi Juara ASEAN Plus 2026, Selangkah Menuju WGM

Kemenag Dorong Insentif dan Kompetensi Pengasuh Pesantren 2027

Prev Next
Headline.co.id


Headline.co.id (Headline Media Indonesia) merupakan situs berita Headline menyediakan berbagai macam informasi yang update dan terpercaya. Izin Kominfo No TDPSE : 007022.01/DJAI.PSE/08/2022 PB-UMKU: 120000073262700000001

  • Kebijakan Editorial
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
  • Koreksi Ralat
  • Redaksi
  • Pasang Iklan

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.