HeadLine.co.id (Jakarta) – Istilah zona merah dan zona hijau dalam pemberhentian penerbangan disebut tidak tepat oleh pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pihak FKM UI menjelaskan penyebaran virus Corona sudah merata di seluruh provinsi sehingga Indonesia seharusnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional.
Hal ini disampaikan oleh Pandu Riono, Epidemiolog yang juga Staf Pengajar FKM UI.
Baca juga: Mudik Dilarang, Bandara dan Pelabuhan di Sampit Ditutup Sementara untuk Penumpang
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Itu pembagian zona itu saya nggak ngerti, nggak paham. Jadi menurut saya semua provinsi itu berisiko. Jumlahnya yang ditemukan atau hasil sangat tergantung pada testing. Yang penting di semua wilayah itu sudah ada kasus artinya sudah ada penularan,” ucapnya pada Jumat (24/4).
Ia mengatakan jika ingin melawan virus seharusnya ada upaya untuk dua langkah lebih cepat dari virus. Serta hentikan mobilitas. Pandu menilai semua provinsi memiliki resiko tertular dan jika dilihat dari segi epidemiologi juga tidak ada kriteria zona hijau atau zona merah.
Baca juga: Liverpool Ucapkan Selamat Puasa dengan Bahasa Indonesia, Diikuti Klub Eropa Lainnya
“Kita harus dua kali lompat ke depan, kalau kita ngejar ketinggalan terus. Kalau kita berhenti virus berhenti, kalau kita bergerak virus bergerak,” jelasnya.
Namun menurut Pandu harus tak ada lagi fasilitas penyokong pergerakan manusia. Dia menyebut virus Corona bukan masalah ekonomi tapi bagaimana melindungi nyawa manusia.
Baca juga: Duo Pendiri Instagram Ciptakan rt.live Situs Pelacakan Covid-19 di Amerika Serikat
“Problemnya kita bergerak terus, malah difasilitasi, makanya mudik dilarang. Kemanapun orang bergerak dilarang untuk sementara, kan bukan untuk selamanya. Kalau sementara efeknya panjang. Ini bukan masalah ekonomi tapi nyawa manusia,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan penerbangan tidak dilarang di semua daerah. Pandu menyebut pemerintah masih memfasilitasi masyarakat untuk bergerak.
Baca juga: Dukung Larangan Mudik Pemerintah, PT KAI Daop 5 Purwokerto Batalkan Seluruh Perjalanan KA
“Karena konsep PSBB itu adalah menghindari kerumunan, membatasi pergerakan manusia. Kalau pergerakan manusia masih difasilitasi oleh penerbangan, oleh transportasi, sebenarnya transportasi yang menyebarkan virus. Jadi ada yang bertentangan dari konsep ini, seakan akan terjadinya yang zona hijau dikatakan aman. Padahal kita harus lindungi supaya tidak meningkat,” jelasnya
Lebih lanjut Pandu mengusulkan supaya pemerintah menerapkan PSBB secara nasional. Ia menjelaskan jika 80 persen warga mengikuti aturan PSBB, maka angka penyebaran Corona bisa ditekan. Bila aturan itu dilakukan secara nasional dan dipatuhi maka akan menimbulkan efek yang drastis.
Baca juga: Semakin Bertambah, Kini Pasien Sembuh Covid-19 Indonesia Capai 1.000 Orang
“Karena kemampuan testing kita terbatas ni, terjadi kekurangan logistik. Sehingga satu-satunya cara yang kita punya sekarang ini tinggal PSBB,” katanya.
Pembatasan pergerakan warga menurut Pandu telah terbukti berhasil di berbagai negara. Dia menyebut satu atau sepuluh orang tidak bepergian, maka angka penularan akan menurun.
Baca juga: Dilarang Mudik, ini 15 Lokasi Yang Dijadikan Titik Pembatasan Transportasi di Banten
“Ini sudah terbukti di banyak negara. Begitu dilakukan lockdown, sebenarnya ini saya pikir lockdown, cuma bahasanya saja. Kata-kata PSBB itu sebenarnya berskala besar itu nasional tidak ada wilayah-wilayah. Kan gunanya mencegah penularan, walaupun cuma satu atau sepuluh dari Jakarta atau daerah lain itu bisa saja menularkan ke daerah lain,” tutur Pandu.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
