Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia saat ini tengah menghadapi transisi demografi yang signifikan, di mana perubahan struktur dan perilaku penduduk menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, peran ayah dalam pengasuhan anak menjadi sangat penting dan telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan keluarga nasional. Asep Sulaimani dari Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk (Ditkesdalkup), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), menekankan bahwa kualitas keluarga saat ini akan menentukan kualitas bangsa di masa depan. “Kualitas keluarga hari ini adalah penentu kualitas bangsa di masa depan,” ujar Asep dalam simposium kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Indonesia telah mencatat penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) yang signifikan. Pada 1970-an, rata-rata perempuan memiliki lebih dari lima anak, namun data terbaru menunjukkan TFR Indonesia telah mencapai 2,13 pada 2025 dan diproyeksikan turun menjadi 2,08 pada 2029. Menurut Asep, fenomena ini disertai dengan tiga tantangan besar: Demographic Anxiety, Population Decline, dan Aging Population. Diproyeksikan pada 2045, satu dari lima penduduk Indonesia akan berusia di atas 60 tahun.
Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak
Di tengah dinamika ini, pengasuhan anak sering kali masih menjadi tanggung jawab utama ibu. Namun, data menunjukkan bahwa tantangan struktural bagi para ayah sangat nyata, dengan sekitar 26,31 persen ayah bekerja lebih dari 50 jam seminggu. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak. Asep Sulaimani menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan keluarga harus beradaptasi dengan kondisi ini. “Kebijakan pembangunan keluarga harus beradaptasi,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk memperkuat peran ayah, Ditkesdalkup mengusulkan beberapa langkah kebijakan strategis, termasuk integrasi modul pelibatan ayah dalam edukasi mulai dari kelas pranikah hingga pendampingan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu, perluasan platform edukasi parenting berbasis komunitas dan digital bagi pria juga diusulkan. Kebijakan lain yang didorong adalah tempat kerja ramah keluarga, yang mencakup cuti ayah (paternity leave), fleksibilitas kerja, dan penyediaan ruang laktasi di kantor.
Kolaborasi Lintas Sektor
Selain kebijakan internal, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan menyelaraskan kebijakan dengan kementerian lain untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang mendukung keseimbangan hidup dan kerja (work-life balance). “Kolaborasi lintas sektor sangat penting,” pesannya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran ayah dalam keluarga dapat semakin diperkuat, sehingga ketahanan keluarga dalam menghadapi transisi demografi dapat terjaga dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
