Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi contoh nyata interoperabilitas digital yang dapat memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN. Hal ini disampaikan Meutya dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026), saat membahas peluang dan strategi transformasi digital Indonesia untuk memperkuat ekonomi digital regional.
Menurut Meutya, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi digital di ASEAN, didukung oleh populasi besar, tingkat penetrasi internet yang tinggi, serta ekosistem digital yang terus berkembang. “Ekonomi digital Indonesia saat ini bernilai sekitar 100 miliar dolar AS dan menjadi yang terbesar di ASEAN. Salah satu keberhasilan yang telah kita bangun adalah QRIS sebagai infrastruktur publik digital yang tidak hanya mempercepat inklusi keuangan di dalam negeri, tetapi juga mulai diadopsi di berbagai negara,” ujar Menkomdigi.
Meutya menjelaskan bahwa QRIS menunjukkan bagaimana interoperabilitas dapat berjalan efektif antarnegara. Model ini dinilai dapat menjadi acuan dalam pengembangan kerja sama digital yang lebih luas di kawasan ASEAN. “QRIS adalah contoh di mana interoperabilitas berjalan dengan baik di negara-negara ASEAN. Jika model seperti ini dapat diperluas ke sektor digital lainnya, maka posisi ASEAN sebagai kawasan ekonomi digital yang kuat akan semakin meningkat,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah bersama negara-negara ASEAN tengah mendorong penyelesaian Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna mempercepat integrasi ekonomi digital kawasan. Dengan dukungan DEFA, nilai ekonomi digital ASEAN yang saat ini mencapai sekitar 300 miliar dolar AS diproyeksikan dapat tumbuh hingga dua triliun dolar AS pada 2030.
Menurut Meutya, pertumbuhan tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai negara ASEAN. “Manfaat ekonomi digital harus dirasakan oleh 680 juta masyarakat ASEAN dan jutaan pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi digital tidak boleh hanya menjadi angka besar, tetapi harus berdampak langsung terhadap ekonomi riil,” tegasnya.
Selain memperkuat interoperabilitas, Meutya menilai kerja sama digital kawasan juga perlu didukung penguatan konektivitas, investasi, pengembangan talenta digital, regulasi yang adaptif, serta tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang terpercaya. Ia menegaskan bahwa Indonesia mendorong visi pembangunan digital ASEAN yang berlandaskan tiga prinsip utama, yakni sovereign, interoperable, dan trusted, sehingga transformasi digital dapat berjalan inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat kawasan.
“Indonesia ingin menjadi bagian dari penguatan ekonomi digital ASEAN yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat dalam menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
