Headline.co.id – Ponorogo. Beberapa waktu lalu tepatnya 21 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan pembongkaran ruang usaha atau bangunan di atas lahan eks empalsemen Ponorogo yang berada persis di samping Pasar Legi secara sepihak. Puluhan pedagang sempat melakukan penolakan meskipun akhirnya tak berdaya melihat ruang usahanya di buldoser.
Baca juga : Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN: Grondkaart Bukti Final PT KAI (Persero)
Mohamad Maskur salah satu yang menolak pembongkaran menjelaskan bahwa dulu awal mula atas nama Koperasi Pandu Artha Nugraha Jaya mengontrak lahan eks empalsemen Ponorogo milik PT. KAI (Persero). Koperasi tersebut merupakan pemenang kontrak atas lahan eks emplasemen Ponorogo sejak tahun 2008. Awalnya dilahan tersebut sudah digunakan berdagang oleh para pedagang yang menginduk ke pasar Legi. Karena keberadaan pedagang tidak terkoordinasi dengan baik, pihaknya berinisiatif untuk mengkoordinasi pedagang dengan membentuk Koperasi Pandu Artha Nugraha Jaya. Keberadaan Koperasi ini disambut baik oleh puluhan pedagang yang kemudian mendorong Maskur untuk mengkomunikasikan niat baiknya kepada PT. KAI dengan sebuah kerjasama sewa lahan seluas 3.009 meter persegi. Namun langkah Maskur tidak begitu saja terlaksana. Pasalnya lahan tersebut banyak peminatnya salah satunya Pemerintah Kabupaten Ponorogo meskipun akhirnya kalah mengajukan penawaran. Koperasi tersebut lebih dapat memenuhi syarat penawaran yang telah ditentukan oleh pemilik lahan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Setelah kontrak sewa lahan oleh koperasi tersebut habis, Maskur memulai kontrak baru malalui PT. Sakur Agung Perkasa. Sama halnya koperasi, perusahaan ini juga mengakomodir keperluan para pedagang. Perusahaan ini kemudian membangun beberapa ruang usaha supaya lebih tertata. Maskur selaku Direktur perusahaan tersebut mengaku telah mengajukan izin prinsip kepada Pemkab Ponorogo pada 1 Februari 2018. Tanggal 14 Februari 2018 surat permohonan izin prinsip itu diterima pihak Pemkab Ponorogo. Kemudian pada 28 Maret 2018 Pemerintah Pemkab Ponorogo akhirnya mengirimkan surat jawanan izin yang intinya tidak mengabulkan permohonan tersebut.
Baca juga : Begini Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum
Penolakan permohonan izin prinsip tersebut menurut Bupati Ponorogo dikarenakan beberapa alasan prinsip yang salah satunya adalah tidak sesuai perencanaan tata kota Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan adanya rencana revitalisasi jalur rel kereta api Slahung – Madiun. Pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Pemkab Ponotogo sempat gagal karena pedagang merasa sikap yang dilakukan Pemkab dinilai berlebihan dan secara sepihak atau cenderung pilih kasih. Pihak penyewa mengaku bahwa ia telah medapatkan izin pemanfaatan lahan dari PT. KAI selaku pemilik lahan.
Menurut salah satu pedagang yang tidak mau disebutkan namanya, mereka menolak pembongkaran tersebut karena tidak memiliki alasan kuat, mereka mengaku bahwa Pemkab terkesan pilih kasih. Menurutnya ada bangunan lain yang juga tidak memiliki IMB tetapi tidak ditertibkan. Pedagang menduga ada unsur kepentingan Pemkab yang tidak terakomodir diatas lahan tersebut pada awalnya, sehingga mencari cara dengan melakukan pembongkaran.
Baca juga : Penyerobotan Aset Milik PT. KAI, Masalah Serius Bagi KPK
Pedagang berharap kepada pihak DPRD Ponorogo untuk turun tangan menengahi masyarakat kecil yang hanya sekedar ingin mencari rejeki melalui berjualan di lahan tersebut. Jika perlu pihak BPKD (Badan Pemeriksa Keuangan Daerah) bisa turut melakukan pemeriksaan administrasi kepada Pemkab Ponorogo yang dinilai sepihak memutuskan untuk melakukan pembongkaran dengan menolak izin prinsip yang telah diurus Koperasi tersebut.
Maskur didampingi tim advokasi akan mengambil jalur tegas untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu pihak HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Ponorogo juga memberikan dukungan kepada pedagang yang dibongkar ruang usahanya.
