Headline.co.id, Pemerintah Kota Padang Panjang ~ Sumatra Barat, menerima alokasi dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) Bencana sebesar Rp79,01 miliar dari Pemerintah Pusat. Dana ini ditujukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Informasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana di Sumatera yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara virtual pada Rabu, 17 Juni 2026.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah penerima bantuan di wilayah Sumatera. Fokus pembahasan adalah langkah-langkah percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana rehabilitasi agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana. Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi segera dari bantuan yang telah dialokasikan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan terus melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran dan sesuai target.
Selain menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Kota Padang Panjang juga menunjukkan solidaritas dengan mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp3 miliar untuk wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut terdiri dari Rp2 miliar untuk Kabupaten Nagan Raya dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Aceh Tenggara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, yang mewakili Wali Kota Hendri Arnis, menyampaikan bahwa proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan saat ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Allex menambahkan bahwa sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan dukungan pendanaan yang memadai serta koordinasi yang baik, berbagai program pemulihan diharapkan dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah Kota berharap bantuan tersebut tidak hanya mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana, tetapi juga mampu memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membuat kehidupan warga kembali normal dan semakin tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Wali Kota didampingi oleh Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPKD Kota Padang Panjang.
Berita Terkait Pemerintah Kota Padang Panjang
- Pemko Padang Panjang Tekankan Transparansi dalam Pengadaan Lahan Tol Padang-Bukittinggi
- Pemkot Padang Panjang Perkuat Pendidikan Keagamaan Anak Menjelang Ramadan
- Pemkot Padang Panjang Tingkatkan Semangat Kebangsaan di Hari Lahir Pancasila
- Pemko Padang Panjang Dorong Karang Taruna Aktif dalam Pemberdayaan Pemuda
- Pemko Padang Panjang Raih Pendapatan Daerah Rp565 Miliar, Pertahankan WTP Selama 10 Tahun
