Headline.co.id, Pekanbaru ~ Sebanyak 549 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Riau telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk mendukung pemenuhan standar keamanan dan kelayakan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian tersebut berdasarkan data per 1 Agustus 2026 dari total 788 SPPG yang terdata di Riau. Pemerintah Provinsi Riau kini mempercepat pemenuhan sertifikasi, terutama bagi SPPG yang belum mengajukan permohonan, melalui koordinasi lintas sektor.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyampaikan hal itu di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). Menurut dia, SLHS menjadi salah satu instrumen untuk memastikan aspek higiene dan sanitasi dalam penyediaan makanan bergizi bagi pelaksanaan Program MBG.
633 SPPG Ajukan Permohonan SLHS
Berdasarkan data per 1 Agustus 2026, dari 788 SPPG yang terdata di Provinsi Riau, sebanyak 633 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS. Dari jumlah permohonan tersebut, 549 sertifikat telah diterbitkan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dengan demikian, sekitar 87 persen permohonan SLHS yang masuk telah diselesaikan. Angka itu menunjukkan sebagian besar proses sertifikasi yang diajukan SPPG telah ditindaklanjuti, meski masih terdapat SPPG yang belum mengajukan permohonan.
Zulkifli mengatakan pemenuhan SLHS menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan MBG. Sertifikasi tersebut juga berkaitan dengan kesiapan SPPG untuk menjalankan pelayanan penyediaan makanan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
“Salah satu dukungan daerah yang menjadi perhatian adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Zulkifli.
Pemprov Riau Perkuat Koordinasi Daerah
Menurut Zulkifli, capaian penerbitan sertifikat merupakan hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi bagi SPPG.
“Berdasarkan data per 1 Agustus 2026, dari 788 SPPG yang terdata di Provinsi Riau sebanyak 633 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS. Kemudian, 549 SLHS telah diterbitkan atau sekitar 87 persen dari permohonan yang masuk,” jelasnya.
Pemprov Riau akan melanjutkan koordinasi lintas sektor agar SPPG yang belum mengajukan permohonan dapat memenuhi persyaratan sertifikasi secara bertahap. Pendampingan akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan proses penerbitan SLHS tidak hanya berjalan pada SPPG yang telah mengajukan permohonan, tetapi juga menjangkau SPPG yang belum memulai proses sertifikasi.
SLHS Dukung Kesiapan Layanan MBG
Pemenuhan SLHS diharapkan memperkuat kesiapan SPPG sekaligus memastikan layanan penyediaan makanan dalam Program MBG memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Pemerintah daerah menempatkan sertifikasi itu sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program penyediaan makanan bergizi.
Zulkifli menegaskan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota akan terus dilakukan hingga proses sertifikasi berjalan lebih optimal.
“Data tersebut menunjukkan bahwa proses pemenuhan persyaratan telah berjalan. Pemerintah Provinsi akan terus mendukung koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar proses ini dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Dengan 549 SLHS yang telah diterbitkan dari 633 permohonan, Pemprov Riau masih mendorong penyelesaian proses bagi SPPG yang belum memperoleh sertifikat. Percepatan tersebut tetap dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dan pendampingan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
