HeadLine.co.id (Jakarta) – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah juga mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19.
“Dukungan pemulihan ekonomi nasional sesuai PP 23/2020 yaitu harus memenuhi prinsip keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19.” ujarnya saat melakukan Media Briefing virtual tentang Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rabu, (13/05).
Baca juga: Ketua MA Dr. Syarifuddin: Yang Bisa Dibina Kita Bina yang Tidak Bisa Dibina Dibinasakan Saja
“Kemudian prudent, tata kelola baik, transparan, akseleratif, adil, sesuai ketentuan, tidak menimbulkan moral hazard, serta ada pembagian biaya dan resiko antar stakeholders sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.” lanjutnya.
Adapun bentuk dukungan pemerintah bagi dunia usaha adalah terbagi 3, untuk UMKM, BUMN, dan korporasi.
Untuk UMKM, pemerintah siapkan subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun untuk 60,66 juta rekening, insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, begitu pula PPh Final UMKM.
Baca juga: Lakukan Sidak, Satgas Pangan dan BBPOM Lampung Temukan Produk Tak Miliki Izin Edar
“Subsidi bunga untuk debitur UMKM bukan banknya,” tegas Kepala BKF.
Subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun tersebut akan dialokasikan melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar Rp27,26 triliun. Kemudian melalui KUR, UMi, Pegadaian sebesar Rp6,4 triliun. Sedangkan melalui online, koperasi, petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda sebesar Rp0,49 triliun.
Selain itu, pemerintah juga siapkan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp125 triliun dimana Rp6 triliun dialokasikan untuk imbal jasa penjaminan (Rp5 triliun) dan cadangan (Rp1 triliun).
Baca juga: Setelah dilakukan Pencarian 6 Jam Korban Longsor Leuwisadeng Bogor Baru Ditemukan
“Jika bank mau merestrukturisasi debitur UMKMnya, kalau bank terdampak likuiditasnya maka pemerintah masuk. Ini untuk bank sehat, bukan penyelamatan bank,” terangnya.
Untuk BUMN, pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN), pembayaran kompensasi, dan talangan (investasi) modal kerja. Selain itu, pemerintah akan mendukung dalam bentuk lain seperti optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sedangkan untuk korporasi, pemerintah siapkan insentif perpajakan sebesar Rp34,95 triliun berupa pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, dan pengembalian pendahuluan PPN.
Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan penempatan dana di perbankan sehat dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM sebesar Rp35 triliun.
