Headline.co.id, Mataram ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Informasi Publik menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur informasi dan komunikasi publik guna mendukung ketahanan energi nasional. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, dan Penyusunan Konten yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (6/5/2026).
Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM), Nursodik Gunarjo, menyatakan bahwa di era transformasi digital, peran komunikasi publik menjadi semakin strategis. Fungsi ini tidak hanya sebagai penyedia layanan informasi, tetapi juga sebagai penggerak komunikasi kebijakan yang transparan, efektif, dan akuntabel. “Ketahanan energi nasional sebagai agenda prioritas pembangunan memerlukan dukungan komunikasi publik yang kuat. Informasi kebijakan dan program energi harus dikelola secara sistematis dan dikomunikasikan melalui konten yang jelas, relevan, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Bimtek ini merupakan bagian dari pembinaan teknis yang dilakukan Ditjen Komunikasi Publik dan Media sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang sesuai prinsip keterbukaan informasi. Selain itu, juga penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pengembangan konten yang informatif, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan audiens.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nursodik Gunarjo menekankan bahwa aparatur pengelola informasi dan komunikasi di pusat dan daerah diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan narasi pembangunan, termasuk dalam memperkuat pemahaman publik terkait ketahanan energi nasional. “Melalui Bimtek ini, diharapkan terbangun kolaborasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik guna mendukung keberhasilan program pembangunan nasional,” pungkas Nursodik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, juga menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dalam mendukung ketahanan energi nasional. Menurutnya, ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kebijakan, infrastruktur, maupun teknologi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak. “Energi bukan hanya soal sumber daya, tetapi soal kesadaran kolektif bangsa,” ujar Ahsanul.
Karena itu, pengelola informasi publik memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi masyarakat. Di era digital saat ini, informasi tidak sekadar disampaikan, tetapi mampu memengaruhi cara berpikir dan perilaku publik. Konten seperti berita, infografis, maupun video dinilai memiliki kekuatan untuk mengubah pola konsumsi energi masyarakat. “Konten yang kita produksi harus mampu mengubah cara pandang masyarakat, dari sekadar konsumsi menjadi tanggung jawab, dari kebiasaan menjadi kesadaran,” kata Ahsanul Khalik.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga serta dinas komunikasi dan informatika dari berbagai daerah, dengan menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sahnam, Kepala Biro Humas dan Umum LKPP Hermawan, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN) Yunus Saefulhak, dan Dosen Universitas Padjadjaran/praktisi medsos Ira Mirawati.
