Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Kota Pontianak mengadakan bimbingan teknis (bimtek) terkait pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Versi 6. Kegiatan ini ditujukan kepada pengguna anggaran, pejabat pengadaan, dan bendahara dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyatakan bahwa penerapan e-Purchasing merupakan bagian dari transformasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “e-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya setelah membuka bimtek di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (6/5/2026).
Bahasan menjelaskan bahwa melalui sistem digital ini, perangkat daerah dapat mengakses berbagai pilihan produk dan jasa dari penyedia secara real-time. Hal ini memungkinkan perbandingan harga dan kualitas dilakukan lebih efektif, serta mendorong terciptanya pasar yang kompetitif dan inovatif. Ia menekankan bahwa implementasi e-purchasing adalah langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dengan sistem ini, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya. Bahasan juga menjelaskan bahwa e-Katalog versi 6 merupakan pengembangan terbaru dari sistem katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telekomunikasi Indonesia, berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.
Ia berharap melalui bimtek ini, para peserta dapat memahami seluruh tahapan pengadaan melalui e-Katalog Versi 6, mulai dari persiapan hingga proses pembayaran. “Melalui bimtek ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2026,” tuturnya.
Bahasan mengingatkan pentingnya partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Ia meminta agar para peserta tidak ragu untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala yang dihadapi. “Jangan sampai di forum diam, tetapi setelah kembali ke perangkat daerah justru muncul perbedaan pemahaman. Bimtek ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyamakan persepsi,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang transparan, mengingat bimtek menggunakan anggaran yang diawasi secara ketat. “Oleh sebab itu, kegiatan ini harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas aparatur,” tutupnya. (prokopim/Jemi Ibrahim)
