Headline.co.id, Langgur ~ Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur maritim di wilayah timur Indonesia, termasuk rencana pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Sebagai langkah awal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk pra studi kelayakan pembangunan pelabuhan di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengumpulkan masukan, data, dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan guna menyusun perencanaan yang komprehensif. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rasyid, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal penting dalam mewujudkan pembangunan pelabuhan laut di wilayah tersebut.
“Pembangunan pelabuhan ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Pulau Kei Kecil dan Kei Besar,” ujarnya. Menurut Rasyid, kehadiran pelabuhan yang representatif akan memperkuat konektivitas antarwilayah serta membuka akses distribusi barang dan jasa secara lebih efisien.
Selain itu, pembangunan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transportasi laut dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Rasyid menambahkan, melalui forum diskusi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif untuk menghasilkan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya. Dalam pra studi kelayakan, sejumlah aspek menjadi fokus pembahasan, lain kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi wilayah, data kependudukan, kondisi lingkungan, aspek teknis lokasi, hingga data transportasi laut dan ketersediaan lahan.
Pemerintah berharap, melalui perencanaan yang terintegrasi, pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara dapat segera terealisasi. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan sekaligus penguatan konektivitas nasional di wilayah kepulauan.
