Mutiara Headline
banner 325x300
Kirim Berita Suara Pembaca
EkonomiPemerintah

Pasca BBM Naik, Pemkab Magelang Akan Ambil Langkah Antisipasi Pengendalian Inflasi Daerah

526
×

Pasca BBM Naik, Pemkab Magelang Akan Ambil Langkah Antisipasi Pengendalian Inflasi Daerah

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang
Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang

Pasca BBM Naik, Pemkab Magelang Akan Ambil Langkah Antisipasi Pengendalian Inflasi Daerah ~ Headline.co.id (Magelang)Bupati Magelang Zaenal Arifin menunjuk Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Magelang menjadi garda terdepan sebagai tim pengendalian inflasi daerah terkait dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Baca juga: Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional

“Maka untuk itu kami minta tim pengendali inflasi daerah, dalam hal ini dari Bagian Perekonomian untuk menjadi garda terdepan dalam menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya dalam rangka antisipasi kenaikan BBM yang ada di wilayah kita,” kata Bupati Magelang Zaenal Arifin saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang, Senin (5/9/2022).

Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Magelang dalam waktu dekat juga akan segera melakukan rapat untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut menjaga inflasi daerah dan daya beli masyarakat.

Baca juga: Takziah ke Sarang, Ganjar : Bu Nyai Sosok Pendamping Luar Biasa dan Hebat

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magelang, Muchamad Nur Rochmad menyampaikan per tanggal 3 September 2022 tepatnya pukul 14.30 wib Pemerintah Pusat telah menyampaikan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000, Solar dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800, kemudian Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

“Kemudian dari kenaikan itu subsidinya akan dialihkan ke bantuan sosial,” kata Nur Rochmad.

Baca juga: Antisipasi Kekerasan di Lembaga Pendidikan Agama, Kemenag Segera Tertibkan Aturan

Lanjut Nur Rochmad, sesuai dengan arahan Mendagri Pemerintah Daerah akan segara menjabarkan yaitu 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan digunakan sebagai jaring pengaman sosial.

“Jadi ini akan kita rumuskan untuk penggunaannya, apakah untuk penebalan bantalan jaring pengaman sosial atau nanti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk subsidi transportasi atau berkaitan dengan penyelenggaraan pasar murah ataupun operasi pasar. Ini akan segera kita rumuskan dengan OPD terkait,” jelas Nur Rochmad.

Baca juga: Edukasi Pupuk Organik, Petani di Desa Beteng Diajarkan Trik Efektif Bikin Kompos

Yang berhak mendapatkan bantuan ini, menurut Rochmad adalah masyarakat tidak mampu/kurang mampu. Pihaknya juga masih akan merapatkan kembali terkait data masyarakat kurang mampu atau yang berhak mendapatkan bantuan ini dengan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

“Terkait hal ini perlu kita rapatkan kembali supaya penyaluran bantuan ini nantinya bisa tepat sasaran, kita belum tau apakah datanya ini data yang sekarang ada di Dinas Sosial atau seperti apa,” beber Nur Rochmad.

Baca juga: Ada Perbaikan, Jalan Ke Ranupani Lumajang Ditutup Sementara

Nur Rochmad menambahkan dengan adanya fenomena kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar ini juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. 

“Khususnya seperti telur, daging, bawang dll,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal ini Rochmad mengharapkan akan segera dilakukan operasi pasar ataupun pasar murah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Baca juga: Wisata Alam Ketep Pass Magelang Lokasi Tiket masuk dan Rutenya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *