Headline.co.id, Barito Kuala ~ Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memastikan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mempercepat belanja daerah. Langkah ini diumumkan dalam apel pagi ASN di halaman Kantor Bupati Barito Kuala pada Senin, 16 Maret 2026, yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batola, Fuad Syekh.
Dalam kesempatan tersebut, Fuad Syekh menyatakan bahwa regulasi terkait pembayaran gaji ke-13 dan THR telah diterbitkan, dan pemerintah daerah telah mengeluarkan surat keputusan untuk pembayaran tersebut. “Ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi ASN, sekaligus upaya menjaga kinerja pelayanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi daerah, terutama menjelang bulan Ramadan ketika konsumsi masyarakat meningkat. Selain itu, Pemkab Batola juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Semua perangkat daerah diminta untuk segera melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cepat dan terukur.
Fuad menegaskan bahwa percepatan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. “Koordinasi dengan Inspektorat harus diperkuat agar proses berjalan sesuai aturan, sekaligus efisien dari sisi waktu,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika fiskal menuntut pemerintah daerah untuk bergerak adaptif agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Memasuki triwulan pertama tahun 2026, Pemkab Batola telah melakukan pergeseran anggaran tahap kedua. Setiap perangkat daerah diminta memastikan bahwa alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Skema anggaran kas yang diterapkan adalah 20 persen pada triwulan pertama, 20 persen pada triwulan kedua, 10 persen pada triwulan ketiga, dan 50 persen pada triwulan keempat.
Namun, tantangan masih ada pada sisi pendapatan daerah. Hingga pertengahan Maret 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 4 hingga 5 persen dari target tahunan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. “Kita harus konsisten menggali potensi pendapatan daerah agar tidak bergantung pada transfer pusat,” tegas Fuad.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menempatkan kesejahteraan ASN dan percepatan belanja daerah sebagai dua instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui sinergi kebijakan fiskal dan penguatan kinerja aparatur, Pemkab Batola optimistis target pembangunan 2026 dapat tercapai, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam momentum Ramadan yang identik dengan peningkatan aktivitas ekonomi.
