Headline.co.id, Pemerintah Provinsi Gorontalo Melalui Dinas Komunikasi ~ Informatika dan Statistik (Diskominfotik) sedang menyusun rancangan proses bisnis untuk berbagi pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 12 Maret 2026, dengan tujuan mengatur alur permohonan, verifikasi, hingga pemanfaatan data sosial ekonomi oleh seluruh perangkat daerah. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan tata kelola data dapat berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Selain mengatur mekanisme berbagi pakai DTSEN, Diskominfotik juga menyiapkan tata kelola data berbasis By Name By Address (BNBA) atau berdasarkan nama dan alamat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki data individu dan rumah tangga secara spesifik untuk mendukung perumusan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama di bidang perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Marto Biki, menyatakan bahwa sebagai Walidata daerah, pihaknya memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan data sektoral serta memastikan proses berbagi pakai data sesuai dengan standar yang berlaku. “Dalam implementasinya nanti, mekanisme akses dan pemanfaatan data akan dilakukan melalui Aplikasi PENTAGON yang dikelola oleh Diskominfotik sebagai Walidata daerah. Sistem ini akan dilengkapi dengan pengaturan hak akses, proses verifikasi permohonan data, serta pengendalian penggunaan data sesuai dengan tingkat keterbukaan data,” ujar Marto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menambahkan bahwa aspek keamanan menjadi perhatian utama dalam penerapan mekanisme tersebut. Pemanfaatan data DTSEN maupun data berbasis BNBA harus dilakukan secara hati-hati melalui sistem pengamanan yang terintegrasi. Penerapan sistem keamanan pada Aplikasi PENTAGON bertujuan memastikan bahwa data yang bersifat sensitif, khususnya data individu berbasis BNBA, hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan dan sesuai dengan kebutuhan program pembangunan.
