Headline.co.id, Jogja ~ Tradisi mudik menjelang Idul Fitri telah menjadi kebiasaan yang diantisipasi oleh pemerintah dan swasta melalui penyelenggaraan program mudik gratis. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat pulang kampung dengan aman dan nyaman, serta memberikan manfaat sosial bagi kelompok rentan yang membutuhkan. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Hengki Purwoto, S.E., M.A, menyatakan bahwa total perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan. Meskipun kapasitas program mudik gratis relatif kecil dibandingkan total pergerakan pemudik nasional, program ini tetap memberikan manfaat.
Hengki menjelaskan bahwa fokus pergerakan pemudik terbesar berada di Pulau Jawa, dengan sekitar 70–80 juta pergerakan. Sementara itu, kapasitas mudik gratis dari Jabodetabek ke Jawa dan Sumatera hanya sekitar 15 ribu orang atau sekitar 0,01 persen. “Jadi secara proporsi memang sangat kecil,” ungkapnya di FEB UGM, Senin (9/3). Ia menambahkan bahwa sekitar 50 persen arus mudik berasal dari Jabodetabek menuju wilayah timur Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sebagian kecil ke Sumatra dan beberapa wilayah regional di Kalimantan dan Sulawesi.
Program mudik gratis umumnya difasilitasi untuk rute Jabodetabek menuju Jawa dan sebagian Sumatra menggunakan moda bus serta truk pengangkut sepeda motor roda dua. “Peran program mudik gratis ini memang tidak terlalu besar namun isu mudik gratis menjadi penting karena tingginya risiko kecelakaan di jalur Jabodetabek ke Jawa,” ujar Hengki, yang aktif meneliti kebijakan infrastruktur khususnya transportasi.
Menurut Hengki, program mudik gratis menyasar kelompok masyarakat berdaya beli rendah, seperti buruh pabrik atau pelaku UMKM yang biasanya mudik menggunakan sepeda motor untuk jarak jauh. Dengan program ini, kelompok tersebut dapat mudik menggunakan bus untuk mengurangi risiko kecelakaan. Efisiensi program ini dapat diukur melalui perbandingan manfaat sosial dan biaya sosial. Program ini mengatasi eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, serta tekanan berlebih pada infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal.
Hengki menjelaskan bahwa jika terjadi pengurangan angka kecelakaan maupun fatalitas serta kerusakan infrastruktur, hal itu bisa dikonversi secara ekonomi. Jika nilai manfaat sosial lebih besar daripada biaya penyelenggaraan mudik gratis yang sekitar Rp 2 miliar, maka program ini berpotensi efisien meskipun secara kuantitatif kecil. “Program mudik gratis merupakan salah satu bentuk intervensi yang relatif lebih tepat dibandingkan pembatasan tarif secara ketat yang bisa merugikan operator transportasi,” ujarnya.
Sebagai rekomendasi kebijakan, Hengki menyarankan agar pengelolaan mudik menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan intervensi pembatasan tarif dan pengaturan periode libur agar tidak terlalu pendek untuk mengurangi penumpukan arus mudik lebaran. Untuk jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat fasilitas antar moda transportasi, termasuk pengembangan integrated ticketing antar moda. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas armada transportasi, menciptakan iklim industri transportasi yang menarik, memperkuat infrastruktur, dan mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan asuransi. “Bagaimanapun transportasi umum harus menjadi andalan. Karena itu, perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas yang dilakukan secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama,” pungkasnya.
