Headline.co.id, Jogja ~ Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan kesehatan nasional. Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, AKI tercatat sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang menetapkan AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Dr. dr. Eugenius Phyowai Ganap, M.Kes., Sp.O.G., Subsp.Obginsos, dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, menilai bahwa capaian ini perlu diapresiasi, namun upaya penurunan angka kematian ibu harus terus diperkuat. Ia menyatakan bahwa sebagai negara berkembang, angka AKI yang tercatat pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dalam arti adanya penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Namun, untuk mencapai target SDGs 2030, masih ada pekerjaan besar dalam lima tahun ke depan.
Menurut Phyowai, tingginya angka kematian ibu tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor. Ketersediaan tenaga kesehatan memang penting, tetapi harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai serta sistem kesehatan yang efektif. “Kita membutuhkan sistem kesehatan yang resilien. SDM yang baik tidak akan optimal apabila sarana-prasarana tidak memadai atau sistem rujukan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kemampuan deteksi dini juga menjadi faktor yang sangat penting,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berupaya memperbaiki distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis kandungan. Namun, masih terdapat tantangan yang memerlukan mekanisme pengawasan dan dukungan yang lebih kuat. “Diperlukan mekanisme reward and punishment yang jelas agar tenaga kesehatan yang telah mendapat pendidikan dan penugasan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Phyowai menjelaskan bahwa perbedaan angka kematian ibu antarwilayah tidak semata-mata dipengaruhi oleh status daerah perkotaan atau pedesaan. Yang lebih penting adalah faktor keterlambatan atau three delays yang sering terjadi dalam penanganan kasus kegawatdaruratan maternal. Keterlambatan pertama berkaitan dengan kemampuan mengenali risiko dan melakukan deteksi dini di tingkat keluarga maupun fasilitas kesehatan primer. Keterlambatan kedua terjadi pada proses transportasi dan rujukan menuju fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
“Hambatannya bisa berbeda-beda. Di Papua misalnya karena faktor geografis, sementara di kota besar bisa karena kemacetan. Bahkan banyaknya pilihan rumah sakit kadang justru menimbulkan kebingungan dalam menentukan tempat rujukan yang tepat,” ungkapnya. Dalam kasus kegawatdaruratan obstetri, terdapat golden period yang sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi.
Lebih lanjut, Phyowai menjelaskan bahwa AKI dihitung berdasarkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, pengendalian angka kelahiran dan perencanaan kehamilan menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan AKI. Menurutnya, penggunaan kontrasepsi berperan besar dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau unwanted pregnancy sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan ibu. “Di sinilah peran kontrasepsi menjadi sangat penting. Kontrasepsi membantu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan sehingga risiko kesehatan ibu dapat ditekan,” tuturnya.
Saat ini, penyebab utama kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia, dan infeksi. Namun, Phyowai mengingatkan bahwa tren baru mulai bermunculan, seperti meningkatnya kasus kematian ibu akibat penyakit penyerta yang sebelumnya tidak terdeteksi. “Sekarang mulai muncul tren peningkatan kematian akibat penyebab lain, misalnya penyakit jantung bawaan yang baru terdeteksi saat kehamilan,” katanya.
Untuk menekan risiko tersebut, dr. Phyowai menekankan pentingnya pendekatan pre-conception care atau pelayanan kesehatan sebelum kehamilan. Melalui pendekatan ini, perempuan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal sebelum merencanakan kehamilan. “Idealnya, seorang perempuan memeriksakan kondisi kesehatannya terlebih dahulu sebelum merencanakan kehamilan agar berbagai faktor risiko dapat dideteksi dan ditangani sejak awal,” ujarnya.
Ia berharap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, penguatan sistem rujukan, pemerataan layanan kesehatan, serta penerapan perawatan sebelum kehamilan dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu di Indonesia dan mencapai target SDGs 2030.
