Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana dan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerja Sama Teknis dilakukan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Jumat (6/3/2026).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan hak anak mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi meskipun daerahnya dilanda bencana. Dari 4.922 sekolah yang terdampak, seluruh kegiatan belajar mengajar telah kembali berjalan, meskipun sebagian masih menggunakan ruang kelas darurat atau menumpang di sekolah lain. “Alhamdulillah proses pembelajaran sudah berjalan normal. Memang masih ada yang menggunakan ruang kelas darurat atau menumpang di sekolah lain, tetapi sebagian besar sudah kembali berlangsung di sekolah asal,” ujar Fajar.
Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan kembali sekolah yang rusak berat pada Oktober 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden yang menetapkan tiga prioritas utama dalam program revitalisasi pendidikan tahun 2026, yaitu sekolah rusak berat, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah yang terdampak bencana. “Pemulihan sekolah di daerah bencana menjadi salah satu prioritas. Melalui kolaborasi ini kami berharap proses rehabilitasi dapat dipercepat sehingga murid dapat kembali belajar dengan fasilitas yang lebih baik,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Asisten Teritorial TNI AD, Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen, menyatakan bahwa TNI AD siap mendukung percepatan rehabilitasi sekolah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan kewilayahan. Kerja sama ini akan dilanjutkan hingga tingkat daerah melalui komando kewilayahan di tiga provinsi terdampak. “Penandatanganan kerja sama ini akan ditindaklanjuti di wilayah melalui Komando Daerah Militer yang berada di tiga provinsi terdampak. Sebelumnya kami juga telah melakukan rehabilitasi sejumlah sekolah melalui inisiatif Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Rachmad.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan besar pada sarana pendidikan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat 3.966 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengalami kerusakan. “Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak murid atas layanan pendidikan yang aman dan berkelanjutan, sehingga negara perlu memastikan pemulihan dilakukan secara cepat, tepat mutu, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui kerja sama dengan TNI AD, pemerintah akan memprioritaskan rehabilitasi 267 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat atau memerlukan relokasi. Pelibatan TNI dinilai strategis karena memiliki kemampuan mobilisasi logistik di wilayah sulit dijangkau, pengalaman rekayasa lapangan, serta dukungan konstruksi darurat yang dibutuhkan dalam situasi pascabencana. Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap pemulihan layanan pendidikan di daerah terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat, sehingga murid dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman serta proses pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan.
