Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatra Utara (BPMP Sumut), Medan, pada Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penanganan dampak banjir akhir 2025 serta memperkuat kebijakan pendidikan dan riset yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dan juga menjadi forum untuk menyerap aspirasi terkait pendidikan, kebudayaan, riset dan inovasi, pemuda dan olahraga, perpustakaan, serta statistik kebencanaan. Ahmad Najib Burhani, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, menegaskan komitmen kementerian dalam memperkuat peran perguruan tinggi untuk pemulihan pascabencana berbasis sains. “Perguruan tinggi tidak hanya hadir pada tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam fase pemulihan dan pencegahan. Dukungan pembiayaan bagi mahasiswa terdampak serta penguatan riset mitigasi bencana menjadi langkah berkelanjutan agar sistem pendidikan tinggi semakin tangguh,” ujarnya.
Secara umum, aktivitas pendidikan tinggi di wilayah terdampak banjir tetap berjalan karena sebagian besar kampus tidak berada di zona terdampak langsung. Namun, Kemdiktisaintek tetap memberikan perhatian terhadap mahasiswa dan keluarga yang terdampak, terutama dalam aspek keberlanjutan studi. Hingga akhir Desember 2025, Kemdiktisaintek telah mendirikan 28 Kampus Posko di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Posko tersebut dikoordinasikan oleh LLDIKTI XII (Aceh), LLDIKTI I (Sumatra Utara), serta LLDIKTI X (Sumatra Barat dan Jambi).
Sebanyak 61 perguruan tinggi terlibat dengan 68 pusat layanan di lapangan, termasuk layanan psikososial dan pendidikan darurat. Kementerian juga mengerahkan 2.260 dokter, 1.267 tenaga kesehatan, dan 219 relawan untuk mendukung penanganan darurat dan pemulihan. Pimpinan Kunker Reses Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menekankan bahwa banjir di Sumatra Utara berdampak luas terhadap layanan publik strategis, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta sektor perpustakaan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan kualitas data statistik kebencanaan. “Kami ingin memastikan koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif serta masukan daerah menjadi dasar penguatan kebijakan nasional,” tegasnya.
Komisi X DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan pendekatan kodifikasi, yang mengintegrasikan UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Guru dan Dosen. Aspirasi dari daerah, termasuk Sumatra Utara, menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi regulasi tersebut. Kepala BPMP Sumatra Utara, Afrizal Sihotang, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah menyalurkan dukungan kepada satuan pendidikan terdampak, meliputi bantuan logistik pendidikan, layanan psikososial di puluhan titik, pembangunan ruang belajar, serta distribusi perangkat pembelajaran digital.
BPMP juga memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru tetap berjalan serta pelaksanaan asesmen nasional tidak terganggu. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan pendataan dan statistik, serta evaluasi program pendidikan tinggi dan riset daerah. Kemdiktisaintek menegaskan seluruh masukan akan ditindaklanjuti dalam kerangka kebijakan Diktisaintek Berdampak. Melalui sinergi pusat–daerah dan penguatan riset kebencanaan, pemerintah menargetkan sistem pendidikan yang semakin adaptif, resilien, dan siap menghadapi risiko bencana di Sumatra dan wilayah rawan lainnya.
