HeadLine.co.id, (Semarang) – Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana virus Corona. Status tersebut berlaku hingga 29 Mei 2020 mendatang.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/3/ Tahun 2020 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease di Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga: Wakil Ketua PDIP Jabar Tutup Usia Karena Virus Corona
“Bahwa dalam rangka mencegah semakin banyaknya orang terinfeksi/tertular COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan status bencana tanggap darurat bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Jateng,” ucapnya pada Sabtu (28/3).
Ganjar menjelaskan penetapan status tersebut berdasarkan beberapa hal. Pertama, pihaknya memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid di Jateng.
Baca juga: Bantu Petugas Medis Tangani Virus Corona, Prof Fathul Wahid Buat Face Shield Untuk APD
Kedua, pihaknya juga memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Satuan Pendidikan di Jateng.
Ketiga, pihaknya memperhatikan pula Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 440/0006405 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Covid pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jateng, serta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana tanggal 19 Maret 2020.
Baca juga: Rapid Test di Stadion Si Jalak Harupat Bandung Pakai Sistem Drive Thru
Dalam keputusan yang ditandatangani hari Jumat (27/3/2020) kemarin, status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Provinsi Jateng berlaku sejak 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
Baca juga: Pandemi COVID-19, Tunda 4 Tahapan Pilkada KPU dapat Apresiasi Pemerintah
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
