Headline.co.id, Bandung ~ Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengingatkan pelaku usaha depot air minum isi ulang (DAMIU) di Bandung, Jawa Barat, agar memenuhi standar higiene, sanitasi, dan perizinan. Imbauan itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag bersama Yayasan Jiva Svastha Nusantara, Rabu (11/11/2026). Pemenuhan standar tersebut diperlukan untuk memastikan air yang dijual aman dan memenuhi persyaratan kesehatan, sebab air tercemar berpotensi menyebabkan diare, tifus, dan hepatitis A. Kemendag mendorong kepatuhan melalui edukasi, pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan persyaratan izin usaha.
Diskusi bertema “Mewujudkan Perlindungan Konsumen melalui Edukasi Kepatuhan Depot Air Minum Isi Ulang yang Aman, Sehat, dan Berdaya Saing” itu bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang ketentuan perdagangan, persyaratan teknis, dan standar kesehatan. Dalam keterangan tertanggal Kamis (19/11/2026), Kemendag menyebut kepatuhan DAMIU penting agar masyarakat memperoleh air minum yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan kesehatan.
SLHS dan standar higiene jadi perhatian
Sekretaris Ditjen PKTN Kemendag, Sri Sugy Atmanto, mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan. Kolaborasi itu juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam memperoleh SLHS, serta merumuskan penyelesaian bersama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi dan pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan komitmen serta tindak lanjut konkret dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperluas kepemilikan SLHS, dan memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Sri. Ia menegaskan pemenuhan standar keamanan, higiene, dan sanitasi merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan air minum yang aman dan bermutu.
Ahli Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ni Luh Widyastuti, menjelaskan bahwa pengelola perlu memastikan seluruh proses operasional memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Hal itu mencakup kelayakan tempat usaha, kebersihan peralatan, kualitas air baku, proses filtrasi dan sterilisasi, hingga kebersihan pekerja serta wadah air minum.
Ni Luh juga menekankan perlunya kepemilikan SLHS, pemeriksaan kualitas air secara berkala, serta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, langkah-langkah tersebut perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko kesehatan dari air yang tidak memenuhi persyaratan.
Ketentuan izin usaha DAMIU di Bandung
Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dede Didin Jadidin, memaparkan ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 11052, usaha depot air minum isi ulang masuk kategori risiko menengah tinggi.
Dengan klasifikasi tersebut, pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi. Mereka juga perlu memenuhi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), berupa SLHS. Legalitas itu harus disertai standar operasional yang memperhatikan keamanan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, dan sanitasi lingkungan usaha.
Aspek perdagangan DAMIU juga merujuk pada Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Ketentuan tersebut lain berkaitan dengan tata cara penjualan dan penggunaan wadah air minum.
Diskusi dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Dudy Prayudi, yang mewakili Wali Kota Bandung. Narasumber lainnya adalah akademisi Johannes Gunawan dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (AUDAMSI) Desmanjon Purba.
Kemendag minta konsumen kritis memilih air minum
Salah satu peserta yang juga pelaku usaha DAMIU, Yusran Mubaraq, mengatakan kegiatan tersebut menambah pengetahuannya mengenai aspek hukum, kesehatan, dan perizinan. “Banyak hal baru yang kami dapatkan, khususnya mengenai aspek hukum, kesehatan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS,” kata Yusran.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha bukan semata kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab melindungi konsumen. “Kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kualitas produk merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan usaha DAMIU yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing,” ujarnya.
Moga mengimbau masyarakat lebih kritis dalam memilih produk dan layanan, termasuk air minum isi ulang, serta memahami hak sebagai konsumen. Jika mengalami kerugian dalam bertransaksi, masyarakat dapat mengadu kepada Kemendag melalui WhatsApp 0853 1111 1010, surat elektronik pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, atau telepon (021) 3441839. Kanal tersebut disediakan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi dan fasilitasi penyelesaian persoalan perlindungan konsumen.
Kemendag mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan kepemilikan SLHS, serta pemenuhan persyaratan perizinan. Moga mengatakan sinergi berkelanjutan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, asosiasi, serta pelaku usaha perlu ditindaklanjuti dengan percepatan pemenuhan SLHS dan kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi. Upaya itu diharapkan membuat usaha DAMIU berkembang secara legal, sehat, dan berdaya saing, sekaligus memberi kepastian dan perlindungan bagi konsumen.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















