Headline.co.id, Raja Ampat ~ Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengembangkan Sistem Informasi Orang Raja Ampat (Sioraja) untuk mempercepat pendataan sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Pengembangan sistem ini dibahas dalam workshop di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat pada 19–20 November 2026, setelah cakupan pendataan OAP sebelumnya tercatat sekitar 40 persen. Sioraja dirancang dengan memanfaatkan data kependudukan dan sosial ekonomi sebagai data awal yang akan diverifikasi serta dimutakhirkan agar kebijakan pembangunan dan program Otonomi Khusus (Otsus) lebih tepat sasaran.
Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan membuka Workshop Sosialisasi Program Inovasi Sioraja dan Rancangan Kelembagaan Sistem Pendataan Orang Raja Ampat pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 peserta dari DPRK, organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga adat, perwakilan distrik dan kampung, serta Tim Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (Skala).
Sioraja mengacu pada data awal yang akan diverifikasi
Dalam rancangan Sioraja, pemerintah daerah akan menggunakan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK+) Dukcapil dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data awal atau pre-list. Data tersebut kemudian akan diperiksa, diperbarui, dan dilengkapi dengan variabel tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat OAP di Raja Ampat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Langkah itu ditujukan untuk menghasilkan informasi sosial ekonomi yang lebih rinci dan sesuai kondisi setempat. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan menyusun kebijakan maupun program pembangunan.
Mansyur menegaskan, data yang akurat dan mutakhir diperlukan agar bantuan pemerintah serta pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah menjadikan Sioraja sebagai sistem bersama, bukan hanya tanggung jawab satu instansi.
Cakupan pendataan yang baru sekitar 40 persen diketahui berdasarkan dokumen Lokakarya Pengembangan Sistem Data Pilah OAP. Kegiatan itu sebelumnya digelar Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) pada 11–12 Agustus 2026.
Percepatan pendataan OAP sejalan dengan agenda Papua
Percepatan pendataan OAP, menurut Mansyur, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mendukung pembangunan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya tersebut sejalan dengan Kesepakatan Timika dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua pada 1 Juni 2026.
Salah satu agenda dalam kesepakatan itu adalah penyelesaian pendataan sosial ekonomi yang membedakan OAP dan non-OAP. Pemutakhiran melalui Sioraja diharapkan membantu pemerintah menghimpun informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan Otsus.
Dalam workshop, peserta membahas sosialisasi inovasi Sioraja, kebutuhan kelembagaan, penyusunan indikator dan variabel pendataan, rancangan awal aplikasi, serta mekanisme integrasi dengan sistem yang sudah tersedia. Pembahasan juga melibatkan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas dan pejabat Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri secara daring. Tim Program Skala menjadi mitra fasilitator dalam pengembangan sistem.
Mansyur menilai keterlibatan lembaga adat, kepala distrik, dan kepala kampung penting untuk memastikan data yang dihimpun mencerminkan kondisi masyarakat hingga tingkat kampung. Peran mereka diharapkan melengkapi kerja perangkat daerah dalam membangun sistem pendataan yang dapat digunakan bersama.
Rencana pengembangan Sioraja disiapkan untuk 2027
Sebagai tindak lanjut workshop, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS, serta Tim Skala diminta menyusun rencana konkret pengembangan Sioraja pada 2027. Rencana itu mencakup penyempurnaan rancangan sistem, penyiapan kelembagaan, pengembangan aplikasi, serta persiapan pendataan dan pemutakhiran data OAP secara bertahap.
Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pembangunan di Raja Ampat. Pemerintah daerah menargetkan basis data yang akurat dan terpadu dapat membantu memastikan program pembangunan serta Otsus menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Upaya itu juga menjadi bagian dari visi daerah Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















