Headline.co.id (Jakarta) ~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda sejumlah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut membuat Pemerintah memberikan apresiasi kepada KPU.
baca juga: Awas! Pasal Berlapis Menanti Para Penyebar Hoaks Wabah Corona
Dalam keterangan resmi di Jakarta, pada Sabtu (28/3), juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyampaikan langkah penundaan ini sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar semua daya upaya negara digunakan untuk menyelamatkan seluruh Rakyat Indonesia.
Penundaan sejumlah tahapan pilkada 2020 tersebut tertuang dalam Keputusan KPU dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
baca juga: Pemko Medan Tutup Sejumlah Ruas Jalan untuk Cegah Penyebaran Corona, Selengkapnya Disini!
Tahapan yang dilakukan penundaan pelaksanaannya ada empat tahapan yaitu yang pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan.
Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Penundaan tidak termasuk pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang rencananya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Namun hal tersebut masih dalam pembahasan mengikuti perkembangan penanganan COVID-19.
baca juga: Lakukan Pencegahan, Kirim Barang Lewat Kereta Tak Perlu Takut Virus Corona
Fadjroel menyampaikan demokrasi dan Pilkada langsung yang merupakan amanat Konstitusi UUD 1945 dan agenda Reformasi 1998 adalah prinsip utama Pilkada 2020. Dia mengatakan walaupun ada penundaan tahapan Pilkada, sama sekali tidak melanggar prinsip utama tersebut.
