Headline.co.id, Bupati Banyuwangi ~ Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama Dewan Ekonomi Nasional, atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Penunjukan ini dianggap sebagai kehormatan sekaligus tantangan besar bagi Banyuwangi karena program ini mengusung konsep baru yang tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga penerimaan sosial di masyarakat.
Ipuk menyatakan bahwa program ini merupakan tantangan baru, terutama dalam mengorkestrasi seluruh kekuatan daerah dan memastikan masyarakat dapat menerima konsep baru ini. “Ini tantangan baru. Bukan hanya digitalisasinya yang menantang, tetapi bagaimana mengorkestrasi seluruh kekuatan daerah dan memastikan masyarakat dapat menerima konsep baru ini,” ujar Ipuk saat sosialisasi Perlinsos di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jumat (23/1/2026).
Bupati Ipuk berharap agar program Perlinsos dapat berjalan sukses dan berkelanjutan di Banyuwangi, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi menjadi sistem jangka panjang yang terus diperbaiki. “Karena sistem ini adalah ciptaan manusia, tentu tidak sempurna. Maka evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan. Banyuwangi siap membantu pemerintah pusat dalam proses evaluasi sebelum diterapkan secara nasional,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Ipuk menilai bahwa Perlinsos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan negara. “Program ini mengedukasi masyarakat agar lebih berdaya dengan tangan dan kaki sendiri, bukan bergantung pada bantuan negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dengan sistem berbasis data dan teknologi, pemerintah memiliki dasar yang kuat dan objektif untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kelayakan penerima bantuan. “Dengan Perlinsos, pemerintah bisa mengatakan ‘tidak’ secara tegas dan adil, disertai alasan yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Ipuk menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan berbagai program pemberdayaan untuk menopang Perlinsos agar berdampak nyata pada penurunan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur, mulai dari pendamping PKH, TKSK, aparatur sipil negara, camat, kepala desa, hingga kader Dasa Wisma yang hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Kader Dasa Wisma tinggal di lingkungan masyarakat, sehingga mereka tahu betul siapa yang sudah mendapatkan bantuan dan siapa yang belum. Ini membuat data lebih nyata dan kontekstual,” jelasnya. Ipuk memaparkan sejumlah program konkret yang telah dijalankan Banyuwangi untuk menekan kemiskinan dan mencegah munculnya kemiskinan baru.
Salah satunya adalah program Warung Naik Kelas (Wena), yang menyasar pelaku usaha mikro dengan modal sangat kecil. “Ada ibu-ibu yang hanya punya modal Rp500 ribu untuk jual kopi atau cilok, tapi punya tanggung jawab besar terhadap keluarga. Melalui Wena, kami beri dukungan agar usaha mereka naik kelas,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga fokus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui dukungan pendidikan. “Kami bantu anak-anak dari keluarga miskin agar bisa menempuh pendidikan minimal 12 tahun. Kalau ingin kuliah, kami fasilitasi. Kalau tidak, kami arahkan ke kursus dan pelatihan keterampilan,” katanya.
Program lain seperti bedah rumah, Banyuwangi Berbagi, dan berbagai skema kolaborasi pentaheliks juga terus diperkuat untuk memastikan masyarakat miskin dapat hidup lebih layak. Ipuk optimistis penerapan Perlinsos berbasis teknologi akan mempercepat penurunan kemiskinan karena bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat agar tidak lagi memiliki mentalitas bergantung pada bantuan. “Masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih berharap bansos, dengan sistem ini akan teredukasi untuk melepaskan pola pikir tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Perlinsos dinilai menjadi sarana edukasi penting terkait kejujuran data dan penggunaan identitas kependudukan. “KTP adalah identitas pribadi yang tidak boleh dipinjamkan atau disalahgunakan. Ini juga bagian dari edukasi sosial yang dibangun melalui Perlinsos,” pungkas Ipuk.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
