Headline.co.id, Gubernur Sumatra Barat ~ Mahyeldi Ansharullah, mengonfirmasi bahwa seluruh wilayah terdampak banjir di provinsi tersebut kini sudah dapat diakses. Meskipun akses masih terbatas pada kendaraan roda dua, helikopter, dan pesawat kecil, hal ini memungkinkan percepatan pengiriman bantuan logistik ke daerah yang terkena bencana. “Alhamdulillah, saat ini seluruh wilayah sudah dapat diakses. Tidak ada lagi daerah yang terisolasi,” ujar Mahyeldi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Jumat (5/12/2025).
Gubernur menjelaskan bahwa kondisi jalan di beberapa wilayah mulai pulih. Beberapa ruas jalan yang sebelumnya tertutup longsor kini sudah bisa dilalui. “Dari hasil tinjauan lapangan, jalur menuju Maninjau dan Agam sudah bisa dilewati sepeda motor. Begitu juga dengan jalur Lembah Anai yang kini mulai terbuka,” tuturnya. Namun, beberapa titik masih dalam tahap perbaikan akibat kerusakan jembatan dan longsor berat, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR terus melakukan penanganan darurat di lokasi-lokasi terdampak.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa layanan dasar seperti listrik dan air bersih berangsur normal kembali. Petugas PLN masih melakukan perbaikan jaringan di sejumlah wilayah, termasuk Agam, Maninjau, Bayang, dan sebagian daerah di Lima Puluh Kota. “Proses perbaikan jaringan listrik terus berjalan karena banyak tiang yang roboh dan jalur yang belum stabil. PLN bekerja siang malam untuk menormalkan kembali pasokan listrik,” kata Gubernur. Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar menyiagakan petugas kesehatan lingkungan untuk memastikan air minum masyarakat aman dari pencemaran.
Sebanyak 300 ton beras telah dikirim ke berbagai wilayah terdampak, didistribusikan melalui dapur umum yang dikelola oleh Dinas Sosial, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur TNI dan Polri. “Beras dan logistik sudah kami kirim ke dapur umum di berbagai daerah. Dapur-dapur ini menyuplai kebutuhan harian masyarakat terdampak,” jelas Gubernur. Bantuan juga terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi, lembaga kemanusiaan, serta perusahaan nasional melalui posko terpadu.
Penanganan pascabencana di Sumbar melibatkan berbagai unsur, termasuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dukungan dari BNPB, Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan anggota DPR RI yang turun langsung meninjau wilayah terdampak. “Alhamdulillah, seluruh pihak sudah bergerak. Dari pemerintah pusat, DPR, hingga dunia usaha turun langsung membantu. Ini bentuk nyata kebersamaan,” kata Mahyeldi. Masa tanggap darurat akan berlangsung hingga 8 Desember 2025, dengan fokus utama pada pemulihan akses, distribusi bantuan, dan pelayanan dasar masyarakat.
Mahyeldi menjelaskan bahwa terdapat 121 jembatan rusak, puluhan kilometer jalan terputus, serta kerusakan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pertanian, dan infrastruktur publik lainnya. “Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Saatnya kita bersatu membantu masyarakat. Sinergi ini harus dijaga agar proses pemulihan dan rehabilitasi berjalan cepat,” tegasnya. Gubernur juga mengajak masyarakat di daerah yang tidak terdampak untuk turut membantu korban bencana, baik melalui tenaga, logistik, maupun dukungan moral. “Kita berharap masyarakat yang tidak terdampak ikut bergotong-royong membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Dengan kebersamaan, insyaallah kita bisa pulih lebih cepat,” tutupnya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra. Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar. Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.
Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, posko menjadi lokasi pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitor (Balmon) di tingkat wilayah, sekaligus ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, dan berbagai konten terkait penanganan bencana.
