HeadLine.co.id (Surabaya) – Mewabahnya virus Corona di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini demi mencegah penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease (COVID-19).
Atas wabah ini, tercatat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah menggelar konferensi pers sebanyak tiga kali terkait penanganan dan pencegahan Covid 19 di wilayah Jawa Timur (Jatim).
Sebelumnya, ia mengatakan tidak akan melakukan lockdown di berbagai tempat diantaranya sekolah. Tetapi kini, Khofifah meralat kebijakan resminya tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Baca Juga: Gubernur DIY: Situasi DIY Belum Dapat Dinyatakan KLB
“Kami mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada SMA/SMK dan PK-LK di Jawa Timur, pada periode 16-29 Maret dimulai dari besok (Senin) para siswa belajar di rumah masing-masing. Kecuali yang sedang melakukan ujian nasional (UN), tetap masuk, yaitu SMK. Untuk SMA kalau tidak ada perubahan UN dimulai pada 30 Maret nanti,” ungkapnya saat konferensi pers dengan awak media di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (15/03/2020) malam.
Gubernur Khofifah juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Covid 19 dengan mengambil enam bidang kebijakan untuk percepatan penanganan virus tersebut, hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jatim
Kebijakan pertama dalam bidang perhubungan. Ia mengatakan kepada para bupati/wali kota menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun serta menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi thermal gun dan masker untuk yang ditemukan gejala batuk, pilek, dan demam. Fasilitas itu wajib dilengkapi di setiap terminal, bandara, stasiun, atau pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.
Kedua didalam dunia pendidikan, ia telah menegaskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada SMA, SMK, dan PK-LK di Jawa Timur dilakukan di rumah peserta didik masing-masing dengan memberikan tugas yang akan dinilai pada saat masuk sekolah.
Khusus untuk SMK dan SMA kelas XII yang akan mengikuti ujian nasional bagi SMK mulai tanggal 16-19 Maret 2020, SMA mulai tanggal 30 Maret-2 April 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan memperhatikan berbagai prosedur kesehatan yang telah ditentukan. Satuan pendidikan juga diminta untuk menunda pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar baik keluar maupun kedalam negeri, termasuk kegiatan studi tur.
Baca Juga: Mafud MD Batasi Bertemu Media Usai lakukan Tes Virus Conora
Ketiga di bidang kesehatan, Khofifah menghimbau bupati/wali kota untuk menginstruksikan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes untuk melakukan pemantauan orang-orang yang datang dari negara/wilayah terjangkit karena termasuk ODR atau Orang Dengan Resiko.
Selain itu, petugas kesehatan juga diminta melakukan tracking kepada pasien yang diyatakan positif dan meningkatkan penyuluhan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Terhadap 44 Rumah Sakit rujukan yang telah ditetapkan juga diminta segera menyusun penambahan sarana untuk penanganan pasien dengan COVID-19 berupa ruang isolasi, alat pelindung diri, obat dan alat habis pakai, dan tenaga kesehatan.
Keempat di bidang pemerintahan, ia menyatakn pada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kebersihan dan menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun.
Gubernur juga memutuskan meniadakan apel pagi, senam pagi, upacara dan kegiatan seremonial di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menghimbau bupati/wali kota untuk melakukan hal yang sama.
Himbauan pada bupati/wali kota untuk menginstruksikan kepada Perangkat Daerahnya agar menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun juga dilakukan. ASN juga diminta menunda seluruh perjalanan dinas keluar kota dan/atau keluar negeri khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdapat penyebaran COVID-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kecuali tugas khusus.
Kelima dari sektor ekonomi, Gubernur menghimbau kepada bupati/wali kota dan penyelenggara kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan untuk menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun.
Baca Juga: Jokowi: Saatnya Bekerja, Belajar dan Beribadah Dirumah
Ia juga meminta kepada bupati/wali kota untuk menjaga ketersediaan, distribusi, dan kestabilan harga bahan pokok dan melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan panic buying atau aksi borong.
Terakhir, keenam yaitu bidang informasi dan komunikasi untuk menyediakan Call Center yang terintegrasi dengan nomor 1500117, 081334367800 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur), dan 08124922279 (RSUD Dr. Soetomo).
Selain tersebut di atas, gubernur juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah dan menghindari keramaian kecuali untuk kepentingan mendesak.
