Headline.co.id (Jakarta) ~ Pada September 2019 lalu angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan kemiskinan menjadi 9,22 persen yang mana sebelumnya pada tahun 2015 lalu masih berada di kisaran 11,22 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi satu digit itu bukan membuat pekerjaan pemerintah berakhir.
baca juga: Jokowi Minta Kemendag Fokus Mitigasi Dampak Corona dan Pelemahan Ekonomi Global
Saat memimpin rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (4/3), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dari titik itulah pemerintah harus mulai bekerja lebih fokus dan menyasar kantung kemiskinan yang mungkin terpencil.
Ia juga mengatakan bahwa pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan.
Berdasarkan standar garis kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem) tersebut kurang lebih sebanyak 9,91 juta jiwa atau sekitar 3,371 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Terhadap lapisan masyarakat itulah yang nantinya akan fokus disasar oleh pemerintah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan tersebut.
baca juga: Gerebek Gudang Diduga Tempat Penimbunan Masker, Polda Metro Temukan 287 Karton Masker
Presiden juga mengajak untuk fokus menangani terlebih dahulu 9,91 juta jiwa ini, karena itu data tentang siapa dan dimana kita ini harus betul-betul akurat sehingga program bisa disasarkan tepat kepada kelompok sasaran yang kita inginkan.
Melalui perjepatan itu, Jokowi berharap agar nantinya pada tahun 2024 mendatang jumlah penduduk sangat muskin tersebut bisa terus ditekan sehingga dapat terbebas dari jerat kemiskinan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan jajarannya ialah dengan menjalankan program pengentasan kemiskinan yang lebih terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Sejumlah program bantuan sosial pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan permodalan lain yang di antaranya ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, hingga Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) harus mulai menyentuh lapisan masyarakat yang hendak disasar tersebut.
baca juga: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Beri Dukungan dan Hak Pribadi Pasien Corona
“Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) BUMN dan CSR sektor swasta, semuanya harus diarahkan ke arah ini,” tandasnya.
