Headline.co.id (Jakarta) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh sektor industri di Indonesia dapat menikmati pasokan gas murah melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing industri nasional sekaligus memanfaatkan potensi produksi gas yang melimpah dalam dua tahun ke depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan target tersebut melalui keterangan resmi pada Selasa (28/10/2025). “Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil. Menurutnya, dalam rentang 2025–2026 Indonesia diperkirakan memiliki pasokan gas alam yang berlimpah, sehingga pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi dunia usaha.
Namun demikian, Bahlil menjelaskan bahwa tidak seluruh produksi gas dapat digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini karena sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah menandatangani kontrak ekspor sebesar 30 persen dari total volume gas yang dihasilkan. “Kami harus mengatur keseimbangan antara kebutuhan domestik dan komitmen ekspor yang sudah disepakati,” ujarnya.
Pada 2027, beberapa proyek minyak dan gas bumi (migas) raksasa di Tanah Air akan mulai berproduksi (on stream), sehingga diharapkan dapat memperkuat pasokan gas nasional. Bahlil mencontohkan, proyek ENI di lepas pantai Kalimantan Timur yang memiliki kapasitas produksi sekitar 1.000 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd), serta proyek Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama. Selain itu, sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur juga akan segera beroperasi.
Kebijakan pemberian gas murah saat ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri. Ada tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan.
Lebih lanjut, Bahlil memastikan kebijakan harga gas murah tetap dijalankan pemerintah meskipun harga pasar global terus berfluktuasi. “HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya USD6,5 dan USD7, sementara harga pasar sekarang itu 10–11 dolar AS per MMBTU,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap biaya produksi industri dapat ditekan, sekaligus menarik investasi baru di sektor manufaktur dan energi. Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah terhadap ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa pelaksanaan program HGBT tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan industri, kepentingan negara, serta keberlanjutan investasi hulu migas. Pemerintah juga akan memastikan seluruh kebijakan dilakukan secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip tata kelola energi yang baik.
