Headline.co.id (Yogyakarta) — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 1 Januari 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi logistik darat di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Aan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Yogyakarta, Selasa (14/10/2025).
“Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda, sebab masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek, mulai dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan peningkatan polusi udara,” ujar Aan dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik.
Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional ODOL 2025–2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Rencana ini mencakup sembilan aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan serta pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha angkutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Aan menjelaskan, “RAN ODOL melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar langkah yang diambil tidak hanya represif, tetapi juga mendukung transformasi sistem logistik nasional yang efisien dan berkelanjutan.”
Selain itu, Kemenhub juga mendorong optimalisasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU). Hingga Juni 2025, sebanyak 220 perusahaan angkutan telah lulus sertifikasi SMK-PAU yang terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang dan 78 angkutan orang.
Transformasi Digital dan Pengawasan Canggih
Dalam aspek pengawasan, Kemenhub mulai mengimplementasikan Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe) berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Sistem ini memudahkan pengawasan kendaraan dan mempercepat penindakan terhadap pelanggaran.
“Tanda uji berbentuk stiker RFID ini terintegrasi dengan berbagai platform seperti MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri,” jelas Aan.
Pengawasan lapangan juga diperkuat melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian telah dilengkapi teknologi Weigh In Motion (WIM). Teknologi ini memungkinkan pengukuran berat kendaraan secara otomatis tanpa menghentikan kendaraan di jalan raya.
Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi
Peningkatan keselamatan jalan juga ditopang oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor transportasi. Sepanjang 2025, Kemenhub telah menggelar 1.744 diklat pengemudi angkutan umum dan 110 Training of Trainer (ToT) untuk mencetak instruktur berstandar nasional.
Aan menyebut, kebijakan pembatasan angkutan barang bersumbu tiga ke atas selama periode Lebaran 2025 terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan. “Data Jasa Raharja mencatat penurunan kecelakaan yang melibatkan truk sebesar 22,38% pada April 2025 dibandingkan Maret 2025,” ungkapnya.
Dengan target implementasi penuh kebijakan Zero ODOL pada 1 Januari 2027, pemerintah berharap kebijakan ini mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4% serta menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun.
Dirjen Aan menegaskan, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi transportasi. “Kami berharap melalui Mukernas IV Organda ini, kita bisa memperkuat kolaborasi menuju sistem logistik nasional yang lebih selamat, aman, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
