Headline.co.id (Bandung) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya kedaulatan sektor pos dan telekomunikasi nasional karena setiap paket pos mengandung data pribadi warga negara yang berpotensi dimanfaatkan pihak asing bila tidak dijaga dengan baik. Pernyataan itu disampaikan saat ia menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).
“Setiap paket yang bergerak membawa data, membawa harapan, membawa pesan, dan juga pola konsumsi masyarakat. Ini harus menjadi sebuah kebaikan dan kebermanfaatan bagi bangsa. Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” ujar Meutya.
Menurutnya, layanan pos kini tidak hanya sekadar mengirimkan barang, tetapi menjadi penghubung kehidupan masyarakat luas. Mulai dari pekerja migran yang mengirim uang ke kampung halaman, pedagang kecil yang mengandalkan penjualan daring, hingga siswa di pelosok yang membutuhkan akses buku pelajaran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam kesempatan itu, Meutya juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh pemangku kepentingan sektor pos. Kepercayaan dunia kepada Indonesia terbukti dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) periode 2025–2029 pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28. “Kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk menjadi bagian dari ekosistem pos global dan ikut menentukan arah pos global, selain juga tentu menguatkan industri pos di dalam negeri,” katanya.
Meski demikian, Menkomdigi menyoroti masih adanya kesenjangan digital di tanah air. Ia menyebut saat ini terdapat 2.333 desa yang belum memiliki koneksi internet, 2.017 desa yang belum mendapat layanan 4G, serta 316 desa berupa ladang non-pemukiman yang belum terhubung sama sekali. “Hari ini perjuangan belum selesai. Mari kita teruskan perjuangan yang telah dilakukan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (AMPTT) di tahun 1945,” ujarnya.
Meutya menegaskan, pembangunan menara telekomunikasi, kabel serat optik, hingga sinyal yang menjangkau desa bukan sekadar infrastruktur, melainkan jembatan yang memudahkan rakyat untuk belajar, berdagang, bekerja, dan bersuara. Infrastruktur tersebut, lanjutnya, juga menjadi fondasi untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen serta memperkuat pertahanan negara.
Mengutip tema Hari Bhakti Postel ke-80, Kolaborasi Percepat Digitalisasi, ia mengajak seluruh pihak mendukung program digitalisasi nasional. “Hari Bhakti Postel akan selalu menjadi pengingat bahwa masa depan kita bentuk dengan tangan kita sendiri. Pos akan tetap menjadi jantung logistik bagi rakyat, telekomunikasi terus menjadi urat nadi digital bagi bangsa, dan bersama, keduanya, menjadi fondasi kedaulatan Indonesia yang kokoh,” pungkas Meutya.
Acara tersebut turut dihadiri Wamenkomdigi Nezar Patria, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Haris, perwakilan lembaga penyiaran, operator telekomunikasi, perusahaan teknologi, media massa, asosiasi industri, serta perwakilan Korps Veteran Karyawan Postel/Legiun Veteran Republik Indonesia.
