Headline.co.id (Jakarta) ~ Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perekonomian nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025), yang membahas ketahanan pangan, pengelolaan energi berbasis sampah, dan penguatan koperasi desa. Presiden menekankan percepatan proyek waste to energy agar penyelesaian dapat tercapai dalam 18 bulan. Selain itu, pemerintah menyoroti distribusi bantuan pangan dan upaya stabilisasi harga beras di pasar nasional.
Dalam keterangannya setelah rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan arahan khusus Presiden agar proses administrasi proyek waste to energy dipangkas dari enam bulan menjadi tiga bulan. Langkah ini ditujukan agar proyek selesai tepat waktu sesuai target 18 bulan.
“Tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan administrasi, 3 bulan kalau bisa. Sehingga 18 bulan bisa selesai, kita usahakan,” ujar Zulhas.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rapat terbatas juga menyoroti program koperasi desa yang kini mulai berjalan, meskipun masih menunggu turunan peraturan dari Kementerian Keuangan. Menko Pangan berharap regulasi tersebut rampung dalam satu hingga dua minggu ke depan.
Dalam hal pangan, Zulhas melaporkan capaian bantuan pangan sebesar 360 ribu ton yang telah tersalurkan. Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton disebut masih berjalan lambat karena distribusi harian baru mencapai 6 ribu ton, jauh dari target 30 ribu ton per hari. “Kalau ada kenaikan otomatis, kalau SPHP turun, tentu akan bisa diatasi,” imbuhnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa harga beras mulai berangsur turun. Pemerintah pun siap melakukan operasi pasar berkelanjutan hingga Desember mendatang untuk menjaga kestabilan harga. “Beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insyaallah ke depan harga beras berangsur-angsur turun,” kata Mentan.
Dengan percepatan proyek energi berbasis sampah dan program stabilisasi pangan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan di seluruh Indonesia.
