Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pelatihan kerja agar keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Kuliah Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan bertajuk “Refleksi Sumpah Pemuda ke-98: Pendidikan Gratis dan Akses Kerja sebagai Jalan Memutus Kemiskinan” tersebut, ia menilai pelatihan dan akses terhadap pekerjaan layak penting untuk membantu generasi muda membangun kemandirian ekonomi. Upaya itu dilakukan melalui pelatihan vokasi, akses informasi lowongan kerja, layanan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan hak pekerja.
Afriansyah mengatakan program pelatihan kerja perlu berorientasi pada keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, bukan hanya menghasilkan sertifikat. Menurut dia, generasi muda membutuhkan bekal yang relevan agar lebih siap memasuki dunia kerja dan memperoleh pekerjaan yang layak.
Salah satu langkah yang dilakukan Kemnaker ialah memperkuat pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan, pelatihan ulang atau reskilling, peningkatan keterampilan atau upskilling, serta sertifikasi kompetensi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami harapkan dengan pelatihan yang dapat diakses secara terbuka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan dunia industri,” kata Afriansyah.
Pelatihan kerja diarahkan sesuai kebutuhan industri
Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi perhatian Kemnaker. Untuk itu, kementerian memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Kolaborasi tersebut ditujukan agar pelatihan tidak berjalan sendiri dan tetap terhubung dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Langkah ini juga diharapkan membantu pencari kerja, khususnya lulusan baru dan anak muda yang belum memiliki pengalaman kerja, memperoleh kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Dengan keterhubungan lembaga pelatihan, pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha, proses peralihan dari pendidikan ke dunia kerja diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. Kemitraan dengan dunia usaha juga membuka ruang untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja.
Selain pelatihan, akses terhadap informasi pasar kerja dan layanan penempatan tenaga kerja dinilai perlu diperluas. Informasi yang tepat dapat membantu pencari kerja menemukan peluang yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Dukungan terhadap standardisasi profesi dan peningkatan produktivitas turut menjadi bagian dari upaya membangun tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.
Keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari sertifikat
Afriansyah mengingatkan bahwa keberhasilan pelatihan kerja tidak cukup diukur dari jumlah peserta maupun sertifikat kompetensi yang diterbitkan. Perkembangan peserta setelah menyelesaikan pelatihan juga perlu menjadi perhatian.
Perkembangan tersebut mencakup peluang peserta memperoleh pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, atau membangun usaha secara mandiri. Karena itu, penelusuran alumni dan masukan dari industri diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan.
Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kurikulum, metode pembelajaran, dan jenis keterampilan yang ditawarkan. Penyesuaian tersebut penting agar pelatihan tetap relevan dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.
Pendekatan itu dinilai penting karena dunia kerja menuntut tenaga kerja terus memperbarui keterampilan. Pelatihan yang berkualitas diharapkan tidak hanya membantu peserta mendapatkan pekerjaan pertama, tetapi juga meningkatkan peluang untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.
Akses pelatihan kerja harus inklusif
Wamenaker menegaskan akses pelatihan dan pekerjaan layak harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kesempatan tersebut mencakup pencari kerja pemula, pekerja aktif yang membutuhkan peningkatan keterampilan, kelompok rentan, hingga penyandang disabilitas.
Menurut Afriansyah, perluasan akses harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu dan relevansi pelatihan. Penguatan kolaborasi juga diperlukan agar manfaat program ketenagakerjaan dapat dirasakan lebih luas, bukan hanya oleh kelompok yang sejak awal memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan pekerjaan.
“Agenda besar ke depan bertumpu pada perluasan akses, penjagaan inklusivitas, pemastian relevansi, peningkatan mutu, penguatan kolaborasi, serta pengukuran dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Afriansyah.
Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi pengingat bahwa pemberdayaan generasi muda perlu diwujudkan melalui langkah konkret. Pelatihan kerja yang relevan, informasi kerja yang mudah diakses, serta kesempatan kerja yang inklusif menjadi bagian penting dalam menyiapkan anak muda agar mampu mandiri secara ekonomi dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
